Dosa Politik Oligarki : Maju Pilkada Setor Mahar, Demokrasi Palsu

Vasco Ruseimy. Gambar tangkap layar dari kanal Youtube Macan Idealis./Tribun-Arafura.com/

Oleh : Vasco Ruseimy

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai suatu proses bagi pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Hasil penyelenggaraan Pemilu adalah suatu instrumen yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu negara. Karena Pemilu akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Singkatnya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.

Pemilu menjadi salah satu indikator berlangsung dan berkembangnya demokrasi di negara Indonesia. Momentum Pemilu dianggap sebagai jalan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan negara.

Namun demikian, penyelenggaraan Pemilu masih kerap diwarnai oleh tindakan kecurangan dan pelanggaran yang merugikan, mulai dari penyebaran hoax (berita bohong), fitnah dan hasutan, sampai beberapa kecurangan dalam penyelenggaraanya itu sendiri seperti penggelembungan suara, penyuapan, politik uang, termasuk juga transaksi mahar politik di luar batas yang ditetapkan Undang-Undang yang berlaku.

Partai politik memiliki peran yang penting dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas dengan tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, menghindari penyelewengan dan pelanggaran, termasuk sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam penanganan kasus Pemilu. Partai politik pada hakikatnya memiliki peran strategis  dalam memperkuat kapasitas kadernya untuk tetap mematuhi aturan Pemilu.

Secara faktual praktik mahar politk cenderung menjadikan momentum Pemilu sebagai pembentukan koalisi yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu yang terlibat di dalamnya dari pada kepentingan publik. Hasilnya, demokrasi belum mampu mewujudkan peningkatkan kehidupan politik, pun dalam hal memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Model demokrasi dengan mahar politik berdampak pada kredibilitas Pemilu yang diragukan oleh masyarakat dapat berimplikasi pada menurunnya animo masyarakat pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun-tahun yang akan datang.

Dinamika politik di Indonesia

Ketika Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan fenomena yang merusak integritas dalam berpolitik, yang sepatutnya menumbuhkan sistem kejujuran, ketertiban, dan keadilan sebagaimana ramai disampaikan melalui pemberitaan oleh media pers.

Salah satu isu yang cukup krusial adalah transasksi  mahar politik sebagai bagian dari konstelasi politik demokrasi yang berkembang dewasa ini.

Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam Pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya.

Transaksi ini dengan motif apapun berpotensi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana jika melebihi batasan nominal minimal 2,5 milyar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Minimal terdapat empat sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik Pilkada. Pertama, biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak.

Ketiga, ongkos konsultasi dan survey melalui pelbagai lembaga konsultan dan lembaga survey. Keempat, politik uang, yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah meliputi “serangan fajar”, sumbangan ke kantong pemilih, dsbnya.

Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.

Merusak tatanan demokrasi

Persoalan pemberian mahar politik ke Parpol menjadi catatan yang perlu dimunculkan ke publik. Karena, praktik seperti ini tentu saja merusak tatanan demokrasi. Kemudian membuat biaya pencalonan kepala daerah menjadi mahal sekali.

Mengapa dibuka ke ruang publik? Agar masyarakat tahu bahwa calon kepala daerah harus membutuhkan biaya yang tak sedikit atau setidaknya menyiapkan anggaran fantastis.

Berdasarkan penelitian FITRA, anggaran yang dikeluarkan dalam Pilkada kabupaten/kota berkisar Rp5-28 miliar, sedangkan pilkada Provinsi kisaran Rp 60-78 miliar.

Nilai yang begitu besar tersebut tidaklah sebanding dengan pendapatan resmi yang akan diterima oleh gubernur misalnya, yang hanya memperoleh gaji Rp 8,6 juta setiap bulan atau total 516 juta selama lima tahun menjabat.

Inilah hal-hal yang dapat memicu korupsi dan koalisi (pemufakatan jahat) menjadi cara untuk mengeruk pundi-pundi kesejahteraan rakyat. Melihat kalkulasi hitungan biaya politik yang mahal, dengan modal awal yang cukup besar, orientasi dari kekuasaan yang dimiliki nantinya bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya.[]

 

About Tribun Arafura (297 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: