Video Viral Calon Bupati Merauke Berikan Mahar Politik kepada Parpol, John Gobai : Politik Dagang Sapi

Gambar tangkap layar dari video mahar politik dagang sapi PKS.@Tribun-Arafura.com

MERAUKE, Tribun-Arafura.com — Sebuah tayangan video pendek berdurasi 0,49 menit terkait mahar politik yang diduga diberikan Calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze kepada salah satu partai politik, yang diunggah di Youtube kini tengah viral.

Video berjudul “Ngeri!!! Calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze Suap PKS Miliaran Rupiah…” ini diunggah oleh akun Merauke Bersatu pada Selasa, 8 September 2020. (Klik video di link ini)

Legislator Papua John NR Gobai dalam diskusi video viral tersebut di Grup Whatsapp Papua Island Community menyebut transaksi mahar Partai ini sebagai politik dagang sapi.

“Suara tangisan anak-anak asli Marind beberapa hari lalu kemudian menghantar kita hari ini untuk melihat video politik dagang sapi dalam rebut partai PKS unthk Pilkada di Merauke,” kata John Gobai, Selasa (08/09/20) kemarin.

Sementara itu, menanggapi fenomena politik uang (mahar politik) ini, Pengamat Politik J Kristiadi dari CSIS, menyatakan, hal ini, tidak ada hubungannya dengan identitas primordial tetapi dengan hasrat kuasa yang menghalalkan segala cara.

“Di Masa Pandemi akibatnya lebih apokaliptik karena ancaman penularan Pandemi sangat eksistensial bukan hanya terhadap demokrasi atau sistem kekuasaan daulat rakyat, tetapi juga bangsa dan negara kalau Pandemi Korupsi tidak dapat dikendalikan,” ujarnya, hari ini seperti dikutip Poskota.co.

Mengenai video yang viral soal mahar politik terkait Pilkada Merauke, menurutnya, hanya serpihan dari Patologi Politik uang yang sudah merambah di hampir seluruh tubuh (body) Politik di Indonesia.

Bila Pilkada dilakukan tanpa Protokol ketat, maka Pilkada bukan kompetisi Politik tetapi Medan Menyabung Nyawa yang korbannya adalah rakyat banyak. Apalagi dengan tingkat transaksi politik yang sepertinya semakin meningkat, sehingga Pilkada dikhawatirkan tidak menghasilkan pimpinan daerah yang amanah.

“Maka diperlukan kekuatan masyarakat sipil kuat dan opini publik yang waras untuk melawan tatanan politik yang oligarkis, terutama di Partai Politik,” tandas J Kristiadi.

Pencalonan bisa dibatalkan

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana sebagaimana dikutip Bawaslu.go.id, menguraikan definisi pidana yakni kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memandang praktik mahar politik sebagai suatu tindakan memberi dan menerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah. Pada Pasal 187 B berbunyi “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Juncto Pasal 187 C yang berbunyi “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 47 Ayat (1) berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

Kemudian ada sanksi lainnya apabila sudah mencapai tahapan penetapan terpilih yakni pada Pasal 47 Ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.” [Tribun Arafura/Pos Kota/Bawaslu]

About Tribun Arafura (297 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: