Advokat dan Pembela HAM Papua Minta Presiden Jokowi Respon Positif Tawaran Gencatan Senjata OPM-TPNPB

Advokat Papua Yan Christian Warinussy.@Ist

MANOKWARI, Tribun-Arafura.com — Tawaran gencatan senjata atau jedah kemanusiaan yang diajukan oleh OPM-TPNPB kepada pemerintah Indonesia agar kedua belah pihak menghentikan baku tembak dan bisa fokus menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia ditanggapi Advokat dan Pembela HAM Papua Yan Christian Warinussy.

Baca juga : Ikut Perangi Pandemi Covid-19 Bersama PBB, OPM Tawarkan Gencatan Senjata Kepada Pemerintah Indonesia

Yan mengatakan tawaran gencatan senjata yang diajukan OPM-TPNPB kepada pemerintah Indonesia adalah tawaran terhormat dan patut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo.

“Bagi saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), seruan dan pernyataan TPN OPM untuk dilakukannya jeda kemanusiaan (humanitarian pause) ini sungguh terhormat dan patut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara Indonesia,” kata Yan, Minggu (12/04/20) kemarin.

Menurut Yan, jedah kemanusiaan (humanitarian pause) merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam konteks Hukum Humaniter Internasional.

Yan menjelaskan, dengan adanya jeda kemanusiaan tersebut, maka para pihak yang tengah terlibat kontak senjata yaitu TNI-POLRI dan TPNPB-OPM semestinya saling menahan diri dan mengutamakan pemberian layanan kesehatan maksimal untuk menghadapi pandemi Covid-19 bagi warga dan rakyat di kawasan Tembagapura dan sekitarnya hingga wilayah Pegunungan Tengah demi kemanusiaan.

Selain itu, Advokat Papua yang juga menjabat sebagai Deputy Jaringan Damai Papua (JDP) dan
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LP3BH) Manokwari itu menghimbau berbagai pihak yang berkonflik agar selalu mengedepankan jalan damai dalam menyelesaikan konflik apa pun di Tanah Papua demi terciptanya Papua sebagai zona damai.

“Dalam upaya mendorong dan menjadikan Tanah Papua sebagai zona damai, saya selaku salah satu Deputy Koordinator JDP menghimbau segenap pihak untuk senantiasa mengedepankan jalan damai dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dalam hal apapun di Tanah Papua, termasuk di area tambang PT. Freeport Indonesia Company di Tembagapura dan Timika, Provinsi Papua,” kata Yan menghimbau.

Yan menyarakankan hendaknya pihak manajemen PT.Freeport Indonesia memberi ruang bagi dimulainya upaya-upaya damai dalam membicarakan cara-cara pengamanan yang lebih lunak (soft).

“Hal itu termasuk dengan melibatkan masyarakat adat Amungme selaku pemilik adat Bumi Nemangkawi dan suku Kamoro sebagai korban pencemaran limbah produksi tambang PT Freeport selama lebih dari 50 tahun ini,” kata Yan

Menurut Yan, keterlibatan masyarakat Amungme dan Kamoro dalam merumuskan kembali model pengamanan perusahaan raksasa tersebut menjadi hal yang urgen.

“Seyogyanya menejemen PT Freeport Indonesia dapat belajar dari pengalaman British Petroleum (BP) Indonesia yang sukses menjalankan operasi tambang gas alam dan bisnisnya di wilayah Teluk Bintuni selama lebih dari 10 tahun terakhir dengan model Pengamanan Terpadu Berbasis pada Masyarakat (Integrated Comulmunity Based Security/ICBS),” katanya menyarankan.

Pihak OPM-TPNPB melalui ketuanya Jeffrey Bomanak mengajukan tawaran gencatan senjata kepada pemerintah Indonesia secara tertulis pada Rabu (08/04/20) lalu. Sampai berita ini ditulis Presiden Joko Widodo belum memberikan tanggapan. [TA]

About Tribun Arafura (299 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: