FRPS : Unsur Pimpinan DPRD Boven Digoel Wajib OAP

Forum Rakyat Papua Selatan mengusulkan agar 3 kursi pimpinan DPRD Boven Digoel wajib ke Orang Asli Papua.@PosterKutipanKalimat

TANAH MERAH, Tribun-Arafura.com — Forum Rakyat Papua Selatan (FRPS) melalui Koordinatornya Everistus Kayep mengatakan, posisi unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boven Digoel, Papua, wajib dijabat oleh Orang Asli Papua (OAP) sebagai bentuk keberpihakan Partai Politik kepada OAP.

OAP dimaksud adalah Athanasius Koknak dari PDIP, Agustinus Tuwok dari PPP dan Petrus Yawan dari Partai Demokrat.

“Ini sebagai bentuk keberpihakan Partai Politik kepada OAP, sehingga Partai Politik pemenang Pemilu 2019 yaitu PDIP, PPP dan Partai Demokrat bisa mengakomodir anak-anak Papua yang sudah ditetapkan sebagai anggota terpilih DPRD Boven Digoel ini untuk menempati unsur pimpinan,” katanya kepada Tribun-Arafura.com, Selasa (30/07/19) kemarin.

Kayep mengatakan, usulan ini akan bertentangan dengan, misalnya, ketentuan di internal Partai Politik, tetapi secara umum UU MD3 menjamin hal itu. “Sekarang persoalannya ada di Partai Politik, apakah mau berpihak kepada OAP atau tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kayep menyarankan, Partai Politik bisa mengambil semacam ‘kebijakan luar biasa’ untuk ‘menjawab’ aturan internal Partai Politik yang bisa saja mengganjal dan menjadi alasan untuk tidak mengakomodir OAP sebagai pimpinan Dewan.

“Jadi secara bijak Partai Politik pemenang Pemilu 2019 dapat mengambil semacam ‘kebijakan luar biasa’ untuk mengakomodir anak-anak Papua ini sebagai pimpinan DPRD,” kata Kayep.

Menurut dia, pimpinan Partai Politik pemenang Pemilu 2019 di Boven Digoel adalah pihak yang sudah merasakan manisnya ‘susu dan madu’ Boven Digoel, sehingga secara manusiawi wajib berterima kasih kepada pribumi setempat dengan cara mengakomodir anak-anak asli Papua sebagai pimpinan DPRD.

“Kita lihat ada saudara Isak Bangri (PDIP), saudara Chaerul Anwar (PPP) dan saudara Ayub Santi (Partai Demokrat), ketiga sosok ini merupakan pribadi yang sukses berkarier di Boven Digoel, apalagi Chaerul Anwar yang saat ini tengah menjabat sebagai wakil bupati itu sudah dianggap sebagai bagian dari pribumi karena lahir dan besar di Tanah Merah, maka sudah sepatutnya mengakomodir anak-anak Papua sebagai pimpinan DPRD,” ujar Kayep.

Aktivis Papua ini menambahkan, usulan agar OAP menduduki unsur pimpinan DPRD Boven Digoel jangan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ‘merampas piring nasi’ pihak lain lalu ditolak dengan alasan menabrak aturan, tetapi harusnya dilihat sebagai wujud nyata harapan berbagai pihak, terutama pribumi, ketika Kabupaten Boven Digoel dimekarkan dari Merauke beberapa tahun silam.

“Kalau usulan ini dianggap sebagai upaya kita ‘merampas piring nasi’ pihak lain, maka pertanyaannya kabupaten Boven Digoel dimekarkan untuk siapa? Apakah untuk pribumi? Atau untuk pendatang? Atau untuk keduanya?” ujarnya bertanya.

Baca juga : Mahasiswa/i Boven Digoel Minta Parpol Pemenang Pemilu 2019 Utamakan OAP Boven Digoel Jabat Pimpinan Dewan

Dia mengatakan, secara tersirat, kabupaten Boven Digoel dimekarkan untuk menomorsatukan rakyat pribumi tanpa melupakan pendatang, maka jalan tengahnya adalah 3 kursi unsur pimpinan wajib dijabat oleh OAP.

“Ini jalan tengah yang kita usulkan, supaya tidak terkesan kita dijajah, hak-hak kita dalam NKRI dirampas dan dipinggirkan diatas tanah pusaka sendiri, maka 3 kursi unsur pimpinan wajib ke OAP sebagai penyeimbang perolehan kursi dimana dari total alokasi 20 kursi, kita OAP hanya dapat 6 kursi,” ujar Kayep.

Kayep mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder di Boven Digoel untuk secara masif memperjuangkan agar apa yang menjadi aspirasi rakyat pribumi Boven Digoel ini bisa menjadi kenyataan. “Tentu saja kita akan koordinasi juga dengan pimpinan Partai Politik PDIP, PPP dan Partai Demokrat di tingkat Provinsi maupun Pusat,” ujarnya.

Menegaskan kembali pernyataannya, Kayep mengatakan, “Ada 3 OAP di 3 Partai Politik pemenang Pemilu 2019 di Boven Digoel, maka posisi Ketua, Waket I dan Waket II wajib dijabat oleh mereka.”

Dari 20 Anggota terpilih DPRD Kabupaten Boven pada Pemilu 2019, hanya ada 6 OAP. Mereka adalah Athanasius Koknak (PDIP), Agustinus Tuwok (PPP), Petrus Yawan (Partai Demokrat), Paulus Tumbuimin (Partai Gerindra), Petrus Ricolombus Omba (Partai Gerindra) dan Yanuarius Sesewano (Partai NasDem). [AB/AN/TA]

About Tribun Arafura (286 Articles)
Media Online

2 Comments on FRPS : Unsur Pimpinan DPRD Boven Digoel Wajib OAP

  1. Reblogged this on .

    Suka

  2. Klo spt ini namanya tdk NASIONALISME …. bagaimana anak Papua akan bs diterima daerah lain …. negeri ini sangat luas di bandingkan Papua,
    jangan sempit cara berpikir klo bs rebut Jakarta duduk sbg PRESIDENT atau jabatan2x penting di pusat, barulah ini anak Papua !

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: