Apresiasi terhadap Inspirasi Kursi Otsus

Burhanudin Zein, Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Pemerhati Hukum dan Demokrasi.@Tribun-Arafura.com

Oleh : Burhanudfin Zein*

Apresiasi yang tinggi kepada 4 golongan Adat Malind Anim Ha yaitu golongan Sozom, Mayo, Edzam dan Imoh serta sejumlah cendekiawan dan intelektual muda Malind yang telah memberikan inspirasi baru dalam kehidupan politik dan demokrasi di atas Malind Milah di Kabupaten Merauke.

Kita semua berharap semua Bupati dan Wali Kota se-Papua akan terinspirasi oleh gerakan perubahan yang dilakukan golongan adat Malind dengan dukungan Bupati Merauke Frederikus Gebze.

Perjuangan untuk membuahkan hasil satu regulasi baru entah nantinya itu dalam bentuk Perpres ataupun Inpres sangat ditentukan kuatnya suara rakyat Papua untuk menghadirkan kursi Otsus di Kabupaten dan Kota.

Kursi Otsus ini tidak berbasis pada partai politik namun berbasis pada masyarakat adat setempat. Secara filosofis kehadiran kursi Otsus di DPRP sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua semata-mata untuk mengimbangi kekuatan kursi DPRD hasil Pileg, karena disadari bahwa begitu saratnya kepentingan yang dibawa oleh setiap anggota yang adalah wakil partai.
Untuk itu perimbangan komposisi keanggotaan pun diatur dalam UU Otsus.

Dalam pandangan hukum tata negara kursi Otsus pun wajib ada di DPR Kabupaten dan Kota, walaupun sampai hari ini kita belum dapat pintu masuk atau cantolan hukumnya dalam UU Otsus.

Namun berangkat dari adagium ‘Ubi Societas Ibi Ius’ yang artinya ‘di mana ada masyarakat di situ ada hukum’, maka terkandung makna bahwa hukum itu adalah kebutuhan rakyat, maka manusia dalam bentuk kolektif yaitu masyarakat dapat mengusulkan hukum yang benar-benar telah menjadi kebutuhannya, kemudian negara mengakomodir dengan didahului dengan sejumlah kajian baik itu kajian dari sisi sosiologis maupun antropologis yang terwujud dalam bentuk naskah akademik.

Disisi lain persoalan akses masuk menjadi anggota DPRP, DPR Kabupaten dan Kota untuk menggunakan partai lokal sebagaimana di atur dalam pasal 28 UU Otsus juga masih tertutup rapat, sehingga usulan untuk kursi Otsus dengan pengangkatan ini diharapkqn mampu menjawab persoalan masyarakat yang berbasis pada adat.■

*Dosen FH Universitas Musamus Merauke,
Pengamat Hukum, Adat dan Demokrasi

Iklan
About Tribun Arafura (285 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: