Gelar Rapat Tikar Adat Papua, Masyarakat Malind Anim Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Papua

Masyarakat adat Malind Anim menggelar rapat tikar adat di pendopo kantor Bupati Merauke menyikapi minimnya OAP yang lolos ke DPRD pada Pileg 17 April lalu.@Tribun-Arafura.com

MERAUKE, Tribun-Arafura.com — Masyarakat Adat Malind Anim dari 4 golongan, Mayo, Imoh, Zozom dan Ezam menggelar Rapat Tikar Adat Papua di pendopo kantor Bupati Merauke, Senin (03/06/19) siang hingga sore. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) tentang pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Rapat tikar adat ini melibatkan perwakilan suku Malind Anim dari 28 kampung pribumi di Kabupaten Merauke.

Baca juga : Bupati Merauke Ajak Gelar Rapat Tikar Adat Sikapi Minimnya OAP Lolos ke Legislatif

Sebelum menggelar rapat tikar adat, sedikitnya 200-an massa Masyarakat Adat Malind berkumpul di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Merauke di Jl Brawijaya. Kantor Bawaslu, yang saat itu dijaga ketat oleh Polisi, sengaja dijadikan titik kumpul sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kinerja lembaga ini yang dinilai mengabaikan beberapa kasus money politics yang dilaporkan warga.

Money politics diketahui menjadi senjata ampuh para caleg berduit meraup suara pada Pileg 17 April lalu di Merauke sehingga para caleg asli Papua, terutama caleg suku Malind yang berjuang bermodalkan niat untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya yang terdominasi di semua sektor, tidak memperoleh suara.

Sekitar pukul 11.00 waktu setempat, massa yang berkumpul di Bawaslu melakukan long march sepanjang jalan Brawijaya menuju kantor Bupati. Selama long march, massa yang menggunakan atribut adat menabuh tifa atau kandara, menari sambil menyanyikan lagu-lagu adat. Sementara itu, dua orang tokoh masyarakat Malind, Timotius Gedy dan Marlinda Dinaulik menjelaskan maksud gelar rapat tikar adat dari atas mobil komando.

Masyarakat adat Malind Anim saat long march dari Kantor Bawaslu Kabupaten Merauke menuju Kantor Bupati Merauke.@Tribun-Arafura.com

Massa yang melakukan long march tiba di depan kantor DPRD Kabupaten Merauke sekitar pukul 12.00 WIT. Di halaman kantor DPRD sudah menunggu sekelompok masyarakat Adat Malind sekitar 200-an orang. Kantor DPRD Merauke sudah dijadikan basis perlawanan Masyarakat Adat Malind sejak awal bulan Mei. Mereka telah menanam sasi adat dan berjanji hanya akan mencabutnya jika wakil mereka telah dipilih menjadi anggota DPRD Merauke melalui jalur pengangkatan.

Foto : Spanduk Pernyataan Masyarakat Adat Malind Anim di pagar DPRD Kabupaten Merauke

Selanjutnya, massa di Kantor DPRD Kabupaten Merauke bergabung dengan massa yang melakukan long march dari Bawaslu menjadi satu kelompok sekitar 500-an orang. Sambil menari, menyanyi, menabuh kandara dan berjalan sekitar 100 meter, massa akhirnya tiba di Kantor Bupati Kabupaten Merauke sekitar pukul 12.30 WIT.

Di halaman kantor Bupati, massa diarahkan oleh Sekretaris LMA Malind Joseph Albin Gebze untuk mengambil tempat di tenda yang sudah disediakan. Massa kemudian duduk diatas tikar adat dibawah tenda-tenda. Selanjutnya perwakilan 4 golongan adat Malind, yakni tokoh-tokoh dari Mayo, Imoh, Zozom dan Ezam dipersilahkan mengambil tempat di pendopo Kantor Bupati dan duduk diatas tikar adat yang sudah disediakan.

Tepat pukul 13.00 WIT Bupati Merauke Frederikus Gebze dan rombongan tiba di halaman Kantor Bupati Merauke. Beliau didampingi tokoh Papua Selatan John Gluba Gebze, Sekjen LMA Papua Paskalis Netep, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, perwakilan DPRP yang dipimpin Yonas Nussy dan perwakilan MRP asal Anim Ha, Albert Moiwend dan Nathalia Kalo.

Bupati Frederikus Gebze diatas tikar adat bersama perwakilan 4 golongan adat Malind. Bahan makanan yang diberikan adalah simbol kemakmuran tanah Malind.@Tribun-Arafura.com

Bupati dan rombongan kemudian mengambil tempat di tikar adat di bawah tenda yang sudah disediakan. Selanjutnya Bupati Frederikus Gebze berdiri dan menjalani prosesi adat. Perwakilan golongan adat yang telah ditunjuk melakukan ritual khusus pemakaian atribut adat Malind. Melalui ritual ini Bupati Frederikus Gebze diberi kepercayaan secara adat Malind untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Setelah menjalani prosesi ritual khusus, Bupati Frederikus Gebze dipersilahkan oleh pemandu acara untuk naik ke atas pendopo dan mengambil tempat di atas tikar adat bersama 4 perwakilan adat dari 4 golongan adat Malind. Setelah bupati menempati posisinya diatas tikar adat, perwakilan masyarakat adat menyerahkan sagu, kelapa, pisang dan tebu sebagai simbol kemakmuran tanah Malind.

Prosesi berlanjut, tokoh Papua Selatan John Gluba Gebze, Sekjen LMA Papua Paskalis Netep, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, perwakilan DPRP yang dipimpin Yonas Nussy dan perwakilan MRP asal Anim Ha, Albert Moiwend dan Nathalia Kalo dipersilahkan naik ke pendopo dan mengambil tempat di tikar adat untuk duduk bersama bupati. Prosesi inti rapat tikat adat pun dibuka dengan doa bersama kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya.

Setelah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, prosesi adat dilanjutkan dengan pembacaan hasil musyawarah adat Malind dari empat golongan yakni Mayo, Imoh, Zozom dan Ezam oleh tokoh adat Malind Yohan Lamis Mahuze. Namun, sebelum membacakan hasil musyawarah, Yohan membeberkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Merauke oleh anak-anak Malind Anim yang semakin menurun sejak Pemilu 2004 lalu.

Tokoh Adat Malind Yohan Lamis Mahuze membacakan hasil musyawarah 4 golongan adat Malind.@Tribun-Arafura.com

“Tahun 2004 sampai 2009 kami hanya mendapat porsi 11 kursi. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 kami hanya memperoleh 9 kursi. Dia semakin mengerucut seperti piramida (terbalik) yang terjadi di negeri Anim Ha. Dan di tahun 2019-2024 lebih parah lagi kami hanya memperoleh 3 kursi. Bagaimana mereka mau membahas untuk menerbitkan sebuah regulasi yang bisa memproteksi hak hidup di negeri kami sendiri yaitu orang asli Papua Malind Anim diatas tanah Malind,” jelas Yohan.

Yohan kemudian membacakan hasil musyawarah masyarakat Malind dari 2 golongan adat, Mayo, Imoh, Zozom dan Ezam yang meminta presiden Jokowi segera menerbitkan Perpres penambahan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengangkatan.

“Bahwa sidang empat golongan adat telah memutuskan dan meminta kepada Presiden Negara Republik Indonesia Bapak Haji Ir. Joko Widodo untuk segera memberikan Peraturan Presiden tentang penambahan jumlah anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan yang berbasis bukan partai politik tetapi berbasis pada wilayah adat,” bunyi poin pertama hasil musyawarah adat.

Baca juga : Ini Hasil Musyawarah Empat Golongan Adat Malind Anim Ha pada Rapat Tikar Adat Papua

Setelah hasil musyawarah dibacakan, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan hasil musyawarah kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze. Dokumen hasil musyawarah diisi dalam sebuah wadah, noken atau Wad dalam bahasa Malind dan diserahkan oleh seorang Mama Malind kepada Bupati sambil berkata, “Anak bupati, saya berikan Wad ini, di dalam ada aspirasi dari kami bangsa Malind. Dengan Wad ini engkau berangkat ketemu Samb Anem di Jakarta yaitu presiden negara republik Indonesia.”

Seorang Mama memberikan Wad berisi aspirasi/hasil musyawarah adat Malind kepada Bupati Frederikus Gebze.@Tribun-Arafura.com

Setelah menerima Wad berisi hasil musyawarah 4 golongan adat, Bupati Frederikus Gebze memberikan sambutan dan menyerahkan Wad tersebut kepada perwakilan DPRP, perwakilan MRP, Rektor Universitas Cenderawasih dan LMA Provinsi Papua.

“Ritual ini adalah bagian dari identitas dan jati diri kita. Ritual ini adalah darah, air mata dan keringat kita. Ritual ini adalah nasib untuk generasi-generasi kita. Hari ini 4 golongan adat telah memberikan rekomendasi sebagai wujud nyata bahwa ini adalah bagian dari representatif kultur, budaya dan adat istiadat, jati diri keaslian orang Papua, khususnya bangsa Malind (di) tanah Malind. Saya menyerahkan (Wad) ini atas nama 4 golongan adat dan masyarakat Merauke dari bumi Anim Ha untuk negara dan bangsa melalui alat-alat negara di tanah Papua ini. Tuhan memberkati kita,” ujar Frederikus Gebze.

Selanjutnya perwakilan DPRP, perwakilan MRP, Rektor Universitas Cenderawasih dan LMA Provinsi Papua secara kolektif menerima Wad berisi aspirasi masyarakat adat Malind. Sambil menerima Wad dari Bupati, Anggota DPRP Yonas Nussy  berbicara mewakili mereka.

“Pimpinan DPRP, Majelis Rakyat Papua, Rektor Uncen, Lembaga Musyawarah (Masyarakat) Adat di Provinsi Papua, bersama rakyat di Tanah Papua, kita (akan) bawa rekomendasi ini dan sampaikan kepada pimpinan DPR-P untuk ditindaklanjuti kepada Bapa Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan presiden dalam rangka mengakomodir aspirasi rakyat yaitu pengangkatan kursi adat di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua dimulai dari tanah Anim Ha,” kata Yonas Nussy.

Bupati Frederikus Gebze menyerahkan Wad kepada pihak DPRP, MRP, Rektor Uncen dan LMA Provinsi Papua.@Tribun-Arafura.com

Dia melanjutkan, “Hal ini kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa bukan baru bagi rakyat Papua. Presiden Republik Indonesia telah pernah mengeluarkan Perpres (Penpres) Nomor 1 Tahun 1963 untuk pengangkatan DPRGR, DPR Gotong Royong dan Gubernur Papua, dan ini menjadi dasar yang pertama untuk kita bisa mengambil hak konstitusi kita karena (saat itu) Soekarno telah melihat bahwa kita tidak bisa melakukan demokrasi dengan bebas (sehingga) kita harus diangkat, bukan mengikuti pesta demokrasi. Presiden Joko Widodo harus bertanggungjawab untuk menjawab aspirasi masyarakat.”

Download dan baca : Penpres RI Nomor 1 Tahun 1963

Setelah bupati menyerahkan Wad berisi hasil musyawarah masyarakat Malind dari 4 golongan adat kepada perwakilan DPRP, perwakilan MRP, Rektor Universitas Cenderawasih dan LMA Provinsi Papua,
prosesi adat dilanjutkan dengan sambutan tokoh Papua Selatan John Gluba Gebze yang akrab disapa JGG.

“Kita mau berteriak supaya semua pejabat di Jakarta dengar, (tapi) kelihatannya suara tidak cukup keras. Suara itu akan dibawa oleh perwakilan dari negeri ini, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua. Mereka inilah yang akan mengantarkan suara dari negeri fajar timur ini ke negeri senja di barat sana,” kata JGG.

JGG pun membeberkan beberapa contoh pengangkatan perwakilan dalam perjalanan bangsa Indonesia, misalnya ketika sumpah pemuda tahun 1928, dimana para Jong yang berkumpul tidak dipilih (melalui pemilu) tetapi hanya karena dorongan hati nurani mereka berkumpul di Jakarta. Contoh lainnya, yang pertama, menurut JGG adalah Pepera 1969 dimana Dewan Musyawarah Pepera tidak dipilih tapi diangkat. Yang kedua adalah komposisi DPR-GR yang terdiri dari utusan golongan dan ABRI. “Mereka ini tidak dipilih tapi diangkat,” tegas JGG.

Tokoh Papua Selatan John Gluba Gebze memberikan sambutan.@Tribun-Arafura.com

Di bagian lain, JGG memaparkan alasan-alasan mengapa aspirasi masyarakat Malind Anim yang didorong oleh LMA ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Dia menjabarkan pasal 18B UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2). “Apa yang dilakukan LMA ini dasarnya ada di pasal 18B ayat (2),” jelas JGG.

Sambutan lainnya dibawakan oleh Tokoh Adat Malind Johanes Mbidwa Mahuze mewakili para tetua adat dari 4 golongan adat Mayo, Imoh, Zozom dan Ezam. Dia mengatakan, “Tanah sudah korban, adat sudah korban, manusia sudah mau punah diatas negeri sendiri, itu jangan sampai terjadi.” Menurut dia, kondisi ini membuat Merauke yang dulu dikenal dengan Istana Damai sekarang menjadi Istana Sakit Hati.

Oleh karena itu pihaknya meminta presiden Jokowi untuk menanggapi keputusan musyawarah adat Malind. “Kami sudah membuat suatu keputusan adat secara tertulis, kami menyampaikan kepada Bapa Presiden mohon tanggapi keluhan kami karena kami sudah tersisih di atas negeri kami sendiri,” katanya.

Pada kesempatan ritual ini, Sekretaris LMA Provinsi Papua Paskalis Netep menyerahkan draf rancangan Perpres Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze dan Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo.

Sekjen LMA Provinsi Papua Paskalis Netep menyerahkan draf rancangan Perpres kepada Bupati Merauke dan Rektor Uncen.@Tribun-Arafura.com

Paskalis Netep mengatakan, pihaknya menyerahkan dua salinan draf rancangan Perpres, masing-masing kepada Bupati Merauke untuk ditindaklanjuti di tingkat pemerintah dan kepada Rektor Uncen untuk mendapat bobot ilmiah melalui kajian akademis. “Draf rancangan Perpres ini terdiri dari 17 pasal. Draf itu mengatur mekanisme, tahapan, syarat dan tugas DPRD kabupaten/kota dari kursi pengangkatan,” kata Paskalis Netep.

Di penghujung acara ritual ini, Tokoh Adat Malind Yohan Lamis Mahuze menyampaikan pesan penutup, bahwa masyarakat adat Malind telah menanam sasi adat di gedung DPRD Kabupaten Merauke sehingga tidak akan ada pelantikan anggota DPRD terpilih dari partai politik.

“Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke memohon kepada presiden Republik Indonesia dan beberapa instansi terkait, KPU, Bawaslu, TNI, Polri yang ada di kabupaten Merauke, kami menghimbau tidak akan ada pelantikan DPRD dari perwakilan partai politik di gedung DPRD Merauke karena kami telah memasang sasi atau Tep, itu sasi adat, kami tidak akan cabut kecuali ada kursi pengangkatan baru kami sama-sama duduk dan mengatur negeri ini,” jelas Yohan.

Acara ritual gelar tikar adat ini berakhir tepat pukul 15.20 WIT. [E-TA]

Iklan
About Tribun Arafura (285 Articles)
Media Online

1 Comment on Gelar Rapat Tikar Adat Papua, Masyarakat Malind Anim Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Papua

  1. Reblogged this on .

    Suka

1 Trackback / Pingback

  1. LMA Provinsi Papua Usulkan Keterwakilan OAP Melalui Kursi Otsus di DPRD Kabupaten/Kota se-Papua – Tribun Arafura

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: