Bawaslu Merauke Perlu Berikan Apresiasi Bagi Masyarakat Yang Telah Mengawal Proses Demokrasi

Burhanudin Zein, Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Pemerhati Hukum dan Demokrasi.@Tribun-Arafura.com

Oleh : Burhanuddin Zein*

Sebagai Akademisi dan Pemerhati Hukum yang terus mengamati dinamika demokrasi secara nasional maupun di wilayah lokal Papua dan lebih khusus demokrasi Tanah Malind, menurut saya sikap Bawaslu Merauke menggugurkan 19 (sembilan belas) laporan pelanggaran adalah wajar, bila keputusan ini benar-benar didasari oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai satu laporan yang benar, namun alangkah lebih bijaknya bila Bawaslu juga tetap memberikan apresiasi kepada kepedulian masyarakat Merauke dalam mengawal proses demokrasi di Tanah Orang Malind ini.

Kekuatan dan spirit penegakan hukum Pemilu yang ada pada Bawaslu Merauke perlu kita berikan apresiasi, namun di dalam satu pemberitaan ada pernyataan pers Koordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Merauke, yang cuplikan beritanya :
“Dijelaskannya, pembahasan tahap pertama telah dilakukan Bawaslu dan memenuhi dua syarat dimaksud. Ketika Pembahasan kedua, selain dibuat kajian untuk diteruskan ke penyidik kepolisian apakah dilanjutkan atau tidak, polisi juga membuat laporan penyelidikan dan hasinya seperti begini”, lebih lanjut dikutip pernyataan pers Koordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Merauke, “karena Kepolisian menyatakan kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti dari penyelidikan ke penyidikan, maka dinyatakan gugur. Jadi ini merupakan pertimbangan penyidik dan bukan Bawaslu,” ujarnya. (Metro Merauke 27 Mei 2019, Judul : Kasus Dugaan Money Politik Dua Caleg Merauke, Tukijo : Tidak Dapat Dilanjutkan).

Pernyataan pihak Bawaslu di atas, sangat memposisikan Bawaslu pada ketidakkonsistenan dalam bersikap atau bahkan terkesan Bawaslu sangat tidak berkompeten dalam memahami aturan, ini terbukti dengan hasil pembahasan tahap pertama yang dilakukan Bawaslu ternyata terpatahkan dengan mudah oleh penyidik. Kalau hal ini yang terjadi, saya jadi berpikir untuk apa laporan ini dibawa ke Bawaslau, lebih baik langsung ke penyidik Polri, karena terakhir juga pertimbangan penyidik yang dipakai bukan Bawaslu, sesuai pengakuan pihak Bawaslu di akhir kutipan di atas.

Sebagai akademisi yang telah 17 tahun mengajar Hukum Tata Negara dan juga berkonsentrasi penelitian disertasi pada Politik Hukum Pemilu, ada kekhawatiran tersendiri ketika publik masih kesulitan untuk mengakses informasi terkait pentahapan dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, ini secara tiba-tiba muncul di media bahwa sekian laporan kadaluarsa, harusnya untuk menyatakan kadaluarsa, tidak perlu menunggu waktu berminggu-minggu, dan tidak perlu menunggu dinyatakan oleh penyidik Polri, Bawaslu saja sudah cukup mampu untuk menentukan kadaluarsanya satu laporan, dan itu bisa dinyatakan pada hari pemasukkan laporan, dengan mengedepankan asas efisiensi waktu.

Dalam Hukum Acara maupun standar proses satu laporan, progresnya dari satu laporan wajib diberitahukan kepada pihak pelapor maupun terlapor, ataupun pihak terkait lainnya. Tentunya Bawaslu dalam menjalankan tugas penganan laporan berdasar kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum jo Perubahan Atas Perubahan Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu wajib melakukan pengawalan pelaksanaan Pemilihan Umum dan penegakkan hukum Pemilihan Umum.

Terkait alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu wajib membuka diri dan berbagi informasi dengan publik sehingga sikap profesional dari Bawaslu benar-benar nampak dan kinerja Bawaslu juga dapat terukur. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang apa saja tindakan peserta pemilu yang masuk dalam klasifikasi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu serta bagaimana mekanisme penanganannya. Dan yang tidak kalah penting juga sosialisasi terkait dengan tugas dan fungsi setiap institusi penegakkan hukum pemilu, contohnya, kapan tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pleno yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu dan pada tahapan mana laporan diteruskan dan diperiksa oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Masyarakat sangat butuh informasi dan penjelasan melalui sosialisasi terkait penanganan laporan yang masuk ke Bawaslu, selain itu banyak istilah yang menggunaan bahasa hukum, contohnya istilah syarat formil dan syarat materil, apa sesungguhnya isi dari kedua syarat tersebut, masih banyak lagi istilah hukum yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti, siapa itu pelapor dan siapa itu terlapor, juga ada istilah temuan dan laporan, kesemuanya masih butuh penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Dalam tulisan ini dapat saya uraikan sedikit, beberapa istilah dalam bahasa hukum Indonesia, contohnya Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, yang subjek itu bisa seorang Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu, sedangkan Terlapor adalah subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan Pelanggaran pemilu.Begitupun dengan istilah Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Selain syarat formil dan materil laporan yang harus dijelaskan, yang sangat penting dijelaskan juga adalah waktu kejadian dan waktu pelaporan, dan yang perlu di ingatkan bahwa kadaluarsanya satu laporan bila melampui 7 (tujuh) hari dari waktu diketahui tindakan pelanggaran tersebut.
Bawaslu juga melakukan pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah.

Hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran sehingga dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilu atau bukan pelanggaran Pemilu, atau Sengketa Pemilu. Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan/atau tindak pidana Pemilu.
Selain pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, ada Pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu baik tiu KPU maupun Bawaslu.

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Terhadap setiap pelanggaran Bawaslu selaku Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut; Pada pelanggaran administrasi pemilu, Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. Khusus untuk Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

Untuk Pelanggaran pidana pemilu, Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya. Dan untuk Pelanggaran kode etik pemilu, Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Sebagai pengajar Hukum Tata Negara, saya berharap Bawaslu Kabupaten Merauke hadir bukan saja sebagai lembaga atau institusi pengawas atau penjaga pemilu, tetapi juga Bawaslu harus memberikan Law Education terhadap masyarakat kita yang masih awam. Caranya sangatlah mudah, yaitu dengan gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dengan demikian maka masyarakat pun akan terlibat langsung dalam kegiatan pemantauan, pengawasan penyelenggaraan pemilu, bahkan masyarakat akan terlibat secara aktif dalam memberikan atau memasukan laporan. Satu kemajuan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini , yaitu adanya kesadaran hukum dari masyarakat hukum adat pemilik negeri tanah datar Malind Milah.

Dalam diskusi yang terbatas dengan LMA Malind Anim Ha, saya mencatat masih terdapat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat adat, yang awam terhadap hukum kepemiluan, dan dari pertanyaan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaran pemilu di Kabupaten Merauke masih menyisakan persoalan yang belum terjawab, di antara pertanyaan itu adalah tentang bagaimana mekanisme proses laporan yang benar, apakah Kajian Awal Dugaan dan Pleno lebih dahulu atau Undangan Klarifikasi Pelapor di hadapan Gakkumdu.

Hal ini ditanyakan karena kenyataannya ada laporan yang dikaji dan dipleno dulu baru diteruskan ke Gakkumdu, tetapi ada laporan yang langsung ditangani oleh Gakkumdu, masyarakat menilai bahwa ini ada standar ganda dalam proses atau mekanisme di Bawaslu. Dan perlu di garis bawahi bahwa pelapor berhak mengetahui hasil kajian awal dugaan, dan keputusan pleno. Terkait hasil Kajian Awal Dugaan ini, ada yang berbeda, untuk beberapa laporan terdahulu Bawaslu telah menyampaikan secara tertulis Hasil Kajian Awal Dugaan, Hasil Rapat Pleno Bawaslu, namun untuk laporan yang belakangan dimasukan, hasil kajian maupun hasil rapat pleno sudah tidak diberikan lagi kepada pelapor, lagi-lagi masyarakat menilai bahwa Bawaslu telah menerapkan standar ganda dalam proses penanganan laporan yang masuk.

Selain masyarakat menduga ada standar ganda dalam proses di Bawaslu, sesungguhnya masyarakat adat pun yang diwakili Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malind Anim Ha, masih juga mempertanyakan proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait ada Partai Peserta Pemilu yang tidak memasukkan LPSDK sampai batas waktu yang telah diperpanjang, dan ternyata dalam mengkritisi soal ini, ada argumen yang dikedepankan, bahwa Partai tersebut bukan terlambat memasukkan, tetapi memang tidak memasukan karena belum dibuat, bahkan sampai tanggal mediasi yaitu tanggal 6 Februari 2019 pun LPSDK Partai tersebut juga belum siap, sehingga dalam point kesepakatan PKB dan KPU, di tambah waktu 1x 24 jam lagi. Sungguh ini toleransi yang sudah luar biasa.

Dalam kasusnya ini terlihat Bawaslu sangat tidak berdaya, sejak tanggal pelanggaran yaitu tanggal 3 Januari sampai dengan 29 Januari 2019, Bawaslu bukan tidak tahu bahwa ada persoalan, Bawaslu bahkan tahu benar adanya sikap partai yang tidak juga memasukkan LPSDK sejak tanggal 3 Januari sampai tanggal 29 Januari 2019.

Masyarakat mencatat ada 3 (dua) point kejanggalan dalam kasus ini, pertama, Sikap KPU yang diam dan atau pasif selama 26 hari (tanggal 3 s/d 29 Januari 2019), seakan tertidur dan baru terkaget bahwa telah terjadi pelanggaran, sehingga seketika itu bangun di tanggal 29 Januari 2019, baru dibuat BA Nomor 23/PL.01.6-BA/9101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019, masyarakat bertanya, ada apa?, menurut saya hal ini yang perlu dijelaskan oleh penyelenggara Pemilu di Malind Milah ini; kedua, Sikap pembiaran dari Bawaslu, seakan menganggap Sikap Tidak Memasukkan LPSDK dari Pertai tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja, KPU diam dan vakum terhadap kasus ini selama 26 hari, Bawaslu pun tidak bersikap dan bertindak selama 26 hari, harusnya Bawaslu melihat ini sebagai persoalan dan segera menegur KPU. Sikap KPU tidak menerbitkan Berita Acara sebagai Objek sengketa selama 26 hari ini sebagai satu tindakan menyalahi kewenangan, Bawaslu harus memanggil KPU dan bertanya, kenapa kewenangan yang ada padanya (KPU) tidak dilakukan, dalam hal ini kewenangan untuk menerbitkan Berita Acara KPU tentang Tidak Menerima LPSDK atas nama Partai bersangkutan; ketiga, Atas dasar pertimbangan hukum apa dan atau argumen hukum apa, sehingga LPSDK Partai bersanggkutan dapat diterima, setelah 26 hari tidak ada upaya untuk menyerahkan, bahkan pada saat mediasi tanggal 6 Februari 2019 ketika itu, Partai tersebut juga belum mempersiapkan LPSDK-nya.

Demikian sederet catatan panjang yang disisakan oleh pesta demokrasi di Kabupaten Merauke.■

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Pemerhati Hukum dan Demokrasi

About Tribun Arafura (285 Articles)
Media Online

1 Comment on Bawaslu Merauke Perlu Berikan Apresiasi Bagi Masyarakat Yang Telah Mengawal Proses Demokrasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: