Press Release KNPB Tentang Judicial Review Pepera 1969

Keabsahan West Papua Harus Diselesaikan dengan Referendum!

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai upaya Judicial Review Pepera 1969 di Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia. Sedangkan West Papua adalah wilayah koloni tak berpemerintahan sendiri (non-self government teritori) yang terus berjuang menuntut hak penentuan nasibnya sendiri.

Kami menilai gugatan Pengacara HAM atas permohonan beberapa pemimpin adat dan gereja ini sebagai upaya membuktikan kebenaran sejarah dan hukum yang bertentangan dalam instrumen hukum nasional Indonesia. Membuktikan ilegalitas pendudukan Indonesia di West Papua.

Menguji konsideran UU No. 12/1969 dengan UUD 1945 adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dan piagam Internasional, tetapi juga melanggar konstitusi nasional Indonesia (UUD 1945) dalam pelaksanaan Pepera 1969.

Ini juga merupakan upaya untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia dan Internasional atas aneksasi (kolonisasi) West Papua yang penuh rekayasa dan manipulasi, dimana kejahatannya ditutupi (dilegalkan) dengan UU No. 12/1969.

KNPB menyadari bahwa instrumen (lembaga) hukum kolonial Indonesia akan gagal mengadili pasal rekayasa keabsahaan Pepera 1969. Jangankan itu, sebidang tanah dan rumah milik rakyat Papua (KNPB) di Timika (yang memiliki surat legal) saja dirampas dan diduduki aparat penegak hukum TNI-Polri sampai saat ini.

KNPB tidak menaruh harapan pada hasil gugatan ini karena hendak menghadapi Hukum Indonesia yang penuh dengan kepentingan politik penguasa kolonial. Apalagi para Hakim Mahkama Konstitusi yang bersumpah jabatan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Tetapi KNPB yakin pada perjuangan kebenaran atas gugatan ini.

Karena itu, penolakan gugatan oleh MK sekalipun tidak akan menghalangi (atau meniadakan) penyelesaian status hukum dan politik West Papua di Internasional. Rekayasa pepera 1969 oleh Indonesia adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, yang harus diselesaikan melalui instrumen hukum internasional.

Para ahli hukum dan akademisi internasional telah membuktikan bahwa pendudukan Indonesia di West Papua hingga saaat ini adalah aneksasi ilegal. Tidak ada resolusi PBB yang mengesahkan (menyatakan) West Papua sah dalam Indonesia melalui pepera 1969. Karena itu, tidak ada sumber hukum internasional (resolusi) yang dapat dijadikan (diratifikasi) Indonesia sebagai UU sebagaimana UU No. 12/1969.

Di bawah hukum Internasional, West Papua masih berstatus sebagai wilayah koloni Indonesia yang sedang berjuang (yang memiliki hak hukum substantif) untuk penentuan nasib sendiri (right to self-determination). Indonesia wajib bertanggung jawab dan memenuhi hak fundamental rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Status hukum dan politik West Papua harus diselesaikan melalui referendum yang damai, demokratis dan final di bawah pengawasan internasional. Hanya referendum yang akan membuktikan legalitas Indonesia di West Papua, dan untuk mengukur kehendak bangsa Papua dalam menentukan status politiknya.

Port Numbay, 13 April 2019

Victor F. Yeimo
Jubir Internasional KNPB

Iklan
About Tribun Arafura (285 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: