Kesepakatan yang Diingkari : Benih Konflik Boven Digoel

Damianus Katayu, S.IP, MA, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Yaleka Maro Merauke. @Tribun-Arafura.com

Oleh: Damianus Katayu*

Pemekaran Boven Digoel adalah upaya keras yang dilakukan oleh elit bersama masyarakat lokal (Muyu, Mandobo, Auyu, Kombay dan Korowai) untuk membuka akses keterisolasian daerah. Masyarakat merasa dekat dengan pemerintah, karena diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, tersentuhnya pelayanan publik, juga yang terpenting adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan yang berkaitan dengan identitas lokal (local wisdom). Implikasi lain yang muncul adalah terjadinya arus urban dari daerah lain ke Boven Digoel, memang fenomena tersebut tidak dapat dipungkiri, tetapi dapat diproteksi. Karena selain dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, juga dapat menciptakan konflik sosial, seperti yang terjadi pada tanggal 2 April 2019 di Boven Digoel.

Secara historis, saudara-saudara non Papua termasuk masyarakat dari etnis Toraja sudah ada di Boven Digoel jauh sebelum pemekaran daerah. Selain memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, khususnya di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun pelayanan agama pada saat itu, juga yang terpenting adalah mereka mampu “merawat kebersamaan” dengan etnis-etnis lokal yang ada. Selain mereka hadir, dan juga belajar tentang nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dan budaya masyarakat setempat. Relasi sosial yang harmonis antar etnis Toraja dengan etnis-etnis lokal di Boven Digoel pada saat itu terjadi di semua aspek kehidupan. Relasi di tempat kerja, gereja, tempat belanja, sekolah maupun di rumah, baik sesama orang tua maupun anak-anak sangat cair dalam pergaulan.

Pemekaran telah melahirkan segregasi antar etnis-etnis lokal di Boven Digoel dengan etnis-etnis non Papua, termasuk etnis Toraja yang sudah lama datang dan menetap di Boven Digoel. Hal ini dikarenakan tersedianya sumber-sumber kekuasaan, baik dalam struktur birokrasi pemerintahan, politik maupun ekonomi. Kepentingan-kepentingan tersebut telah menggerus nilai-nilai persaudaraan yang sudah terbangun sebelum pemekaran daerah terjadi. Relasi sosial terbangun bukan lagi berdasarkan penghargaan terhadap kearifan lokal (lokal wisdom), tetapi berdasarkan kepentingan. Jujur saja, ketika sumber-sumber kekuasaan tersedia pasca pemekaran Boven Digoel, etnis-etnis lokal masih lambat bahkan belum mampu mengakses sumber-sumber yang tersedia. Sementara etnis Toraja dengan cepat mampuh mengakses sumber-sumber yang tersedia, bahkan dapat menciptakan peluang-peluang usaha di bidang ekonomi. Dinamika tersebut jika tidak dirawat dengan baik, maka akan melahirkan kecemburuan sosial yang berdampak pada konflik.

Pemerintah Alpa

Sejarah konflik di Boven Digoel harus memberikan pembelajaran bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah dalam merawat keberagaman etnis, agama, budaya maupun ras yang ada. Stigmatisasi, hegemoni bahkan dominasi telah menjadi isu yang digunakan oleh elit-elit lokal dalam arena perebutan kekuasaan, bahkan distribusi kekuasaan dalam struktur birokrasi pada saat itu, juga dipandang sangat diskriminatif. Walaupun konflik tersebut tidak muncul ke permukaan (laten conflic), tertapi sangat dirasakan bahkan telah menimbulkan banyak korban. Sarananya adalah dengan menggunakan kekuatan-kekuatan supranatural (kupuk, bom mitim, yawot, suanggi, dll). Tetapi sesungguhnya implikasi dari konflik tersebut, etnis-etnis lokal tidak mendapatkan keuntungan, justeru telah membuka ruang bagi etnis-etnis non Papua untuk mengakses sumber-sumber yang ada dengan mudah.

Slogan “anak negeri”, “anak tanah”, atau “jaga kebun” yang di dengung-dengungkan oleh kelompok-kelompok tertentu pada etnis-etnis lokal yang ada, juga belum mampu mengakses sumber-sumber yang ada. Justeru telah melahirkan segregasi diantara kalangan mereka sendiri. Bahkan bentuk lokalisir tersebut telah berimplikasi pada munculnya kelompok-kelompok etnis non Papua dengan slogan-slogan yang hampir sama. Slogan tersebut sebagai bentuk proteksi diri dalam batas-batas teritorial, selain untuk membangun ikatan-ikatan solidaritas, juga slogan tersebut juga telah menjadi alat penindas bagi kelompok-kelompok yang lain, atau kelompok yang lemah.

Aksi balas dendam yang dilakukan oleh etnis-etnis lokal di Boven Digoel beberapa hari lalu terhadap etnis Toraja, tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi ada penyebab yang melatarbelakanginya. Jika ditelusuri, peristiwa antar etnis-etnis lokal dan etnis Toraja sudah beberapa kali terjadi di Boven Digoel. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak diselesaikan dengan baik, bahkan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan cenderung diabaikan bahkan diingkari. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh LMA dan FORKOMPINDA Kabupaten Boven Digoel per tanggal 4 April 2019, dalam menyikapi peristiwa pembunuhan 1 orang anak Papua yang dilakukan oleh beberapa orang dari etnis Toraja, bersifat ambigu. Artinya pernyataan tersebut telah mengkriminalisasikan pernyataan pertama yang dilakukan oleh LMA dan masyarakat. Dua pernyataan yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat dipandang sangat kontradiksi. Dengan demikian kita tidak menciptakan bom waktu yang satu saat akan meledak dengan intensitas tinggi di ruang dan waktu yang berbeda.

Persoalan-persoalan di atas lebih disebabkan pada minim peran pemerintah daerah dalamnya melakukan kebijakan proteksi terhadap arus masuk barang dan jasa (manusia). Distribusi sumber-sumber yang tidak merata, antar etnis-etnis lokal dan etnis-etnis non Papua, yang melahirkan kesenjangan ekonomi. Peluang lapangan pekerjaan pada sektor swasta (toko-toko, swalayan, serta perusahaan-perusahaan swasta) didominasi oleh etnis-etnis non Papua. Sisi lain menumpuknya tenaga honorer di hampir semua SKPD pada struktur pemerintahan daerah. Peredaran miras (MILO) yang tidak terkontrol, banyak kasus kecelakaan sampai pada kematian disebabkan oleh konsumsi minuman keras. Munculnya Warung-Warung Plus yang mengbiasi wajah kota Tanah Merah Boven Digoel. Sisi lain maraknya penambangan emas ilegal yang terjadi pada beberapa daerah di Boven Digoel, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan arus masuk manusia yang tidak terkontrol.

Sesungguhnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan fungsi dalam mengatur, misalnya fungsi ekonomi, pemerintah daerah dapat mendorong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan barang-barang yang dikonsumsi dan dipasarkan. Pemerintah dapat mempengaruhi pasar dan pemasaran, sehingga terciptanya peluang pasar bagi produk-produk keunggulan daerah, seperti karet, hasil buah-buahan, sumber daya alam termasuk hasil hutan. Pemerintah juga mempunyai Fungsi regulator, yakni pemerintah daerah dapat menyusun peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang proteksi arus masuk barang dan jasa (manusia), perlindungan terhadap manusia dan lingkungan alam, ketenagakerjaan, minuman keras (MIRAS), bahkan peraturan yang mengatur tentang pembangunan ekonomi. Juga pemerintah daerah harus mampu menjamin hak-hak politik masyarakat lokal dalam ruang-ruang politik praktis, misalnya pada DPRD Kabupaten Boven Digoel. Artinya pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan, merawat keberagaman serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom). “NUP BAGEN NGGUP BANGENEP, NGGUP BANGENEP NUP BAGENEP” – “Kami ada Karena Kamu Ada, Kamu ada Karena kami ada”, harus dijadikan sebagai perekat nilai-nilai kebersamaan.■

*Penulis adalah Dosen Pada Prodi Ilmu Pemerintahan
STISIPOL Yaleka Maro Merauke

About Tribun Arafura (287 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: