Bangkit Bergerak Bersama Rakyat : Bentuk Kaukus Papua Selatan Tahun 2020

Oleh : Everistus Kayep
Tel/WA : 081299285417

RAKYAT PAPUA SELATAN (Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel) memerlukan sebuah wadah lintas Partai Politik yang terdiri dari para Legislator asal wilayah ini. Wadah ini kita sebut saja Kaukus Papua Selatan (KPS) atau Kaukus Ha-Anim atau nama lain yang akan disepakati. KPS diharapkan dapat dibentuk pada tahun 2020.

KPS terdiri dari Anggota DPRP Dapil 7, Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Anggota DPRD Kabupaten Mappi, Anggota DPRD Kabupaten Asmat, Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, Anggota DPR RI asal Papua Selatan, Anggota DPD asal Papua Selatan dan Anggota MRP asal Papua Selatan. KPS diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan serta mengakomodir aspirasi dan kepentingan rakyat Papua Selatan lepas dari sekat-sekat Partai Politik, Agama dan kelompok kepentingan lainnya.

KPS diharapkan dapat menjadi wadah konsolidasi masif orang Papua Selatan untuk memperjuangkan hak-hak kita dalam lapangan ekonomi, politik dan birokrasi. Karena tidak ada wadah seperti KPS, posisi tawar kita saat ini sangat lemah dan sebagai konsekwensinya kita tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita.

Contoh kasus, ketika kita hendak memperjuangkan Papuanisasi di sektor politik dalam bentuk Daerah Pemilihan (Dapil) Khusus Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke, kita mengalami kegagalan karena posisi tawar kita lemah. Banyak teman-teman legislator dari wilayah lain seperti John Gobay, Thomas Sondegau dan Yunus Wonda bersedia mendorong gerakan politik kita di DPRP untuk memenangkan Dapil Khusus OAP di Merauke tetapi posisi kita sendiri sangat lemah di DPRP sehingga wacana Dapil Khusus OAP tidak serius diperjuangkan.

Perlu dicatat, bahwa ide Dapil Khusus OAP yang dicetuskan oleh teman-teman dari Pemuda Marind mendapat sambutan hangat dari berbagai Komunitas Non-Papua di Merauke, tetapi akibat perpecahan Legislator Papua kedalam sekat-sekat Partai Politik menyebabkan perjuangan untuk mewujudkannya tidak efektif.

Kasus lainnya kita alami saat Mahasiswa dan Rakyat Boven Digoel di Jayapura melalui wadah FGPP-BD menyikapi situasi Kabupaten Boven Digoel yang terpuruk di beberapa sektor, utamanya pendidikan. Mereka diterima justru oleh legislator asal wilayah lain, Laurenzius Kadepa dan bukan oleh 6 legislator yang dipilih rakyat di Dapil 7 pada Pemilu 2014 silam.

Aspirasi FGPP-BD akhirnya kandas di DPRP karena posisi tawar Orang Papua Selatan di DPRP sangat lemah. Akhirnya kasus Boven Digoel tidak berlanjut ke terbitnya izin Audit Investigasi oleh Gubernur Papua. Tetapi militansi Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dalam FGPP-BD akhirnya berhasil memaksa Bupati Boven Digoel menjawab sedikitnya 2 dari 12 poin tuntutan mereka.

Karena tidak ada wadah seperti KPS, saat ini Anggota MRP asal Papua Selatan dan Legislator asal Papua Selatan tidak kompak memperjuangkan hak-hak Orang Papua Selatan. Berbicara soal hak-hak Orang Asli Papua Selatan, MRP hanya bisa mengeluarkan maklumat sementara para legislator hanya bisa menonton karena posisi dan fungsi mereka lebih nampak sebagai petugas Partai Politik ketimbang wakil rakyat. Dengan terbentuknya KPS nanti, diharapkan akan ada koneksi antara Legislatif dan Lembaga Kultur karena para legislator dan anggota MPR tergabung dalam satu wadah ini.

Wadah KPS diharapkan dapat mendidik Legislator asal Papua Selatan agar benar-benar menjadi wakil rakyat, wakil tanah dan alam Papua Selatan dan bukan sekedar wakil Partai Politik. Wadah KPS juga diharapkan dapat menjadi sarana ‘revolusi kultural’ sehingga MRP sebagai lembaga kultur bisa menjadi pioner untuk memproteksi OAP secara faktual dalam aksi nyata dan bukan proteksi sebatas maklumat bersifat verbal.

Perlu ditegaskan bahwa oligarki Partai Politik terkait langsung dengan konglomerat dan investasi milik mereka. Fakta membuktikan, beberapa pendiri dan ‘pemilik’ Partai Politik adalah pemilik ribuan hektar tanah Masyarakat Adat di berbagai wilayah di Nusantara. Fakta lainnya, ada oligarki Partai Politik tertentu terkait langsung dengan Investasi Kelapa Sawit dan Kartel Miras di Tanah Papua.

Fakta-fakta ini menjadikan legislator asal Papua Selatan bungkam terhadap berbagai kasus perampasan tanah di Papua Selatan untuk tujuan investasi perkebunan skala besar. Keterkaitan Partai Politik dengan kartel Miras pun bisa kita lihat dari sikap para Kepala Daerah di Papua Selatan, yang hampir semua adalah Ketua Partai Tingkat Kabupaten, menjadi kepala batu dan tidak bisa mengikuti instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberantas Miras.

Fakta buruk ini diharapkan bisa teratasi dengan kehadiran KPS pada tahun 2020. KPS pasti tidak akan berjalan sendiri karena berbicara soal Papua Selatan, KPS akan terkoneksi dengan organ-organ taktis-strategis yang telah kami bangun sebagai kekuatan Ekstra-Parlementer. Ada FORPA-BD dan FGPP-BD di Boven Digoel, ada Pemuda Marind dan FORPA-MER di Merauke, ada FORPA-AS di Asmat dan ada FORPA-MA di Mappi. Koneksi antara KPS dan berbagai organisasi Ekstra-Parlementer diharapkan dapat memperkuat hegemoni Rakyat Papua Selatan.

Untuk skala Papua, kita dengan mudah bisa membangun aliansi taktis-strategis dengan Kaukus La Pago, Kaukus Mee Pago, Kaukus Tabi dan Kaukus Saireri. Di tingkat Papua, Kaukus 5 wilayah Adat ini akan tergabung dalam Kaukus Papua atau nama lain yang bisa disepakati.□

Iklan
About Tribun Arafura (250 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: