Seleksi KPUD Kabupaten Merauke dan Asmat : Antara Intervensi dan Netralitas

Damianus Katayu, S.IP, MA, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Yaleka Maro Merauke. @Tribun-Arafura.com

(Ruang Tanggapan Masyarakat)

Oleh: Damianus Katayu, S.IP, MA*

Penyelengga Pemilihan Umum pasca reformasi dinilai paling demokratis, karena tidak lepas dari peran institusi non Negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU yang relatif independen dan netral dari negara dan kekuatan politik, dengan sejumlah kecil pengecualian, telah mematahkan pemahaman stereo-typing mengenai ketidak-becusan kekuatan non-negara dalam mengelola politik. Yang mana tugas utama KPU maupun KPUD kabupaten/kota adalah melaksanakan pemilu, dalam mewujudkan amanat kedaulatan rakyat, maka pemilihan umum harus berkualitas dan demokratis. Untuk itu lembaga ini harus independen dan netral karena lembaga ini sangat rentan terhadap pengaruh dan intervensi partai politik maupun elite politik lokal yang berkompetisi.

Eforia kebebasan berdemokrasi yang diamanatkan berdasarkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, salah diterjemakan oleh para elit yang ikut berkontestasi. Karena dibanyak kasus pemilu legislatif dan pilkada selalu diwarna dengan konflik politik dengan dinamikanya sendiri-sendiri tergantung dari karakteristik daerah dan masyarakat pada setiap daerah. Hampir semua konflik politik pemilu legislatif dan pilkada selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi. Fenomena tersebut bukan beralasan, karena penyelenggara pemilu dianggap tidak netral, dan kecenderungan berpihak kepada kandidat tertentu. Kedua, para kontestan pemilu hanya siap menang, tetapi tidak siap untuk kalah, artinya bahwa para kontestan pemilu harus “siap dipilih dan siap tidak pilih”.

Mencermati dinamika tersebut, seharusnya dilihat dari kontruksi awal pembentukan keanggotaan KPU dari pusat sampai di daerah. Khususnya di daerah, kontruksi keanggotaan KPUD tidak lepas dari peran Tim Seleksi (TIMSEL). Dikala itu seleksi TIMSEL sarat dengan kepentingan, dan bersifat tertutup serta usulannya dari daerah, publik hanya mengetahui setelah TIMSEL terbentuk dan pendaftaran calon keanggotaan KPUD dimulai. Sehingga netralitas TIMSEL dalam menentukan calon keanggotaan KPUD juga patut dipertanyakan. Memang perlu diakui, bahwa seleksi TIMSEL untuk kali ini, semuanya bersifat online, semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk mendaftarakna diri sebagai calon anggota TIMSEL, serta penentuannya dari KPU RI. Dalam seleksi calon keanggotaan KPUD juga dipandang cukup transparan. Terlepas dari daerah atau pusat yang menentukan, tetapi TIMSEL adalah sarat dengan kepentingan dalam mengkontruksi calon keanggotan KPUD.

Mengindari Paket Titipan

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan umum di daaerah, baik legislatif maupun eksekutif. Selain bertanggungjawab, lembaga penyelenggara pemilihan umum mempunyai peran yang strategis dalam menentukan siapa elit-elit lokal di daerah yang akan berkuasa. Walaupun undang-undang ataupun aturan menjadi dasar rujukan keputusan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi standar ganda penyelenggara pemilu di daerah sering terjadi. Potret suram netralitas penyelenggara pemilu di daerah sering terjadi, di beberapa daerah, seperti pemilihan bupati tahun 2005 juga pemilihan legislatif 2009 dan 2014 di Kabupaten Boven Digoel. Fenomena tersebut terjadi karena intervensi elit-elit lokal terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di daerah, KPUD menjadi tidak berdaya karena berada di bawah tekanan.

Bukan menjadi rahasia umum lagi, fenomena tersebut pernah terjadi di Kabupaten Merauke pada pemilihan legislatif tahun 2009, beberapa Caleg diselamatkan untuk menduduki kursi di DPRD. Fenomena-fenomena tersebut bisa saja terjadi pada arena perebutan kekuasaan di waktu yang berbeda, jika terjadi lost control dari semua steakholders. Maka partisipasi masyarakat dalam proses awal seleksi keanggotaan KPUD menjadi penting, sehingga TIMSEL akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Perlu diketahui bahwa seleksi TIMSEL kali ini berbeda, yang mana para calon TIMSEL mendaftar secara on line dan seleksi penentuannya dari KPU RI. Dari proses tersebut diharapkan pertimbangan sendiri. Hal ini berbeda dengan proses rekrutmen calon anggota TIMSEL yang lalu, yang mana semua penentuan nama calon anggota TIMSEL berasala dari bawah, sehingga diindikasikan terjadi intevensi atau bisa saja anggota TIMSEL adalah paket titipan penguasa atau elit-elit tertentu di daerah.

Seleksi calon anggota KPUD sedang berlangsung, seperti yang diamanatkan pada Pasal 32, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa proses yang diawali dengan seleksi administrasi sampai pada wawancara. Semua proses pentahapan seleksi sangat riskan, Misalnya mulai dari seleksi administrasi sampai kesehatan dan wawancara untuk menentukan 10 besar, wilayah ini menjadi domain TIMSEL. Sehingga bisa terjadi intervensi kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi kredibilitas TIMSEL. Semua proses pentahapan harusnya dipublikasikan pada media, dan mendapatkan tanggapan masyarakat, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam ruang politik. Karena para calon-calon anggota KPUD bisa saja merupakan paket titipan elit-elit atau kelompok tertentu, atau juga bisa TIMSEL yang merupakan paket titipan.

*Penulis adalah Dosen Pada Prodi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Yaleka Maro Merauke

Iklan
About Tribun Arafura (155 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: