Ini Kisah Gurita Raskin di Kabupaten Merauke

Raskin yang ditimbun dan dioplos oleh oknum pejabat di Merauke. Kasus Gurita Raskin Merauke kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jayapura.@Tribun-Arafura.

MERAUKE, Tribun-Arafura.com — Sidang Kasus Korupsi Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Merauke yang menggurita sejak tahun 2012 saat ini sedang digelar di Pengadilan Tipikor Jayapura dengan terperiksa Hasan Matdoan dan Lili Welerubun. Hari ini, Rabu (25/07) akan digelar sidang yang ke-9 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Sidang kasus Gurita Raskin ini luput dari liputan media, diduga karena kuatnya kontrol dari oknum mantan pejabat tertentu di Merauke.

Berikut kronologi singkat Gurita Raskin Kabupaten Merauke yang menjadi catatan Solidaritas Intelektual – Masyarakat Marind Peduli Demokrasi dan Anti Korupsi :

GURITA RASKIN DI KABUPATEN MERAUKE

Tujuan Program Raskin (Beras Miskin) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Kabupaten Merauke sejak tahun 2011 pagu Raskin pertahunnya adalah 35.366 KK × 15 Kg × 12 Bulan = 6.365.880 Kg (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Kilogram).

Sesuai Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Penanggungjawab Program Raskin, Pagu tersebut diatas harus dibagi habis ke semua Distrik Se-Kabupaten Merauke dengan berpedoman pada Basis Data Terpadu yang dikelolah oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra dan sudah dipastikan tidak ada cadangan untuk Pemerintah Kabupaten Merauke.

Hanya saja didalam pedoman ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membuat program yang sama apabila terdapat penduduk miskin yang banyak dan harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merauke.

Pembagian ini berdasarkan SK Bupati Merauke (Tahun 2014, Keputusan Bupati Merauke Nomor 500/50 tahun 2015) Harga tebus Raskin di titik distribusi yang ditentukan sebesar Rp.1.600/kg. Sehingga subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar selisih antara harga pasaran di kurangi Rp.1.600.

Secara singkat tahapan penyaluran raskin sesuai Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Menko Kesra adalah sebagai berikut:

1. Bupati Menetapkan Pagu Plafon Raskin ke semua Distrik (SK Bupati Merauke)

2. Penetapan Pagu Raskin Distrik (SK Kepala Distrik)

3. Penyediaan Beras oleh Perum Bulog

4. Penyaluran Raskin ke titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog

5. Penyaluran ke titik penerima manfaat menjadi tanggung jawab Pemda

Pengorganisasian Pengelolahan Raskin secara berjenjang menurut Pedoman Umum Raskin adalah sebagai berikut :

1. Menkokesra bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional

2.Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Raskin di wilayahnya

3.Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan raskin diwilayahnya

4.Camat/Kepala Distrik bertanggungjawab di wilayahnya

5.Kepala Desa/Kepala Kampung bertanggungjawab diwilayahnya

(1) Raskin Cadangan Pemda Merauke (CP) yang bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh Menkokesra dan prakteknya sarat dengan Kolusi dan Korupsi

Berdasarkan fakta dilapangan Penyaluran Raskin tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin.

Sejak tahun 2012 munculnya inisiatif Bupati Merauke untuk mengalokasikan RASKIN Cadangan Pemda yang mulanya akan diperuntukan untuk kelompok-kelompok Masyarakat yang tidak tersentuh (Panti Asuhan, Bencana Alam,dll) kebijakan ini tidak dituangkan dalam instrument kebijakan yang sah (dituangkan dalam Perda, Perbup,dll).

Kesalahan kebijakan yang dibuat adalah dilakukanya penitipan RASKIN Cadangan Pemda ini pada Distrik-Distrik tertentu. Pada tahun 2012 penitipan Raskin ini pada Distrik Merauke, tahun 2013 Pemda Kabupaten Merauke melakukan Penitipan Raskin Cadangan Pemda di 3 Distrik yaitu Distrik Merauke, Distrik Tanah Miring dan Distrik Kurik.

Misalnya di Distrik Tanah Miring, sesuai SK Bupati Merauke Pagu Plafon Raskin setiap bulannya sebesar 51.255 Kg yang di peruntukkan bagi 3.417 Kepala Keluarga sasaran penerima manfaat yang tersebar di 13 (tiga belas) kampung.

Namun prakteknya berdasarkan perintah lisan Bupati Merauke kepada Kepala Distrik Tanah Miring hanya menyalurkan sebanyak 21.255 Kg setiap bulannya sedangkan sisanya sebanyak 30.000 Kg/bulannya diambil oleh Bupati Merauke dengan alasan untuk cadangan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Walaupun Kepala Distrik Tanah Miring hanya menyalurkan sebanyak 21.255 Kg tetapi secara administrasi diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebanyak yang dialokasikan di dalam SK Bupati Merauke yaitu sebanyak 51.255 (lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima kilo gram) setiap bulannya. Ini sesuai arahan lisan Bupati Merauke Cq. Sekretaris Daerah dan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Merauke. Sehingga jelas dengan praktek ini negara dirugikan untuk Raskin Distrik Tanah Miring sebanyak 30.000 Kg (tiga puluh ribu kilo gram)/bulan atau sebanyak 30 ton (tiga puluh ton)/bulan.

Penggunaan Raskin Cadangan Pemda ini dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ini digunakan tanpa mengikuti ketentuan yang ada dalam Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan Menkokesra atau tanpa perlu ada pertanggungjawaban secara jelas (modus dan syarat Kolusi dan Korupsi).

Jika dijumlahkan/diakumulasikan RASKIN Cadangan Pemda yang telah digunakan tidak sesuai ketentuan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini jumlahnya mencapai ribuan ton atau mencapai puluhan milyar rupiah. Kebijakan ini kalau dilaksanakan terus-menerus merupakan bentuk kolusi dan korupsi yang dilakukan secara sistematik, masif dan terstruktur yang sangat merugikan negara dan masyarakat penerima manfaat.

(2) Isu Raskin Bulan ke-13,14 dan 15 Tahun 2014 yang menyesatkan Kepala Distrik Merauke Hasan Matdoan

Sebagaimana tahun sebelumnya (2013) dikeluarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menambahkan alokasi Raskin dari semulanya hanya 12 bulan dalam setahun, ditambahkan lagi satu Triwulan atau tiga bulan yaitu Raskin 13,14 dan 15. Kebijakan ini sangat menolong masyarakat di Kabupaten Merauke bahkan ditempat lainnya di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2014 munculnya isu akan adanya penambahan Raskin bulan 13,14 dan 15.

Isu ini tanpa dicek kebenarannya Kepala Distrik Merauke langsung memberikan ijin kepada para Lurah yang telah mengambil dan mempertanggungjawabkan penyaluran raskin Triwulan IV tahun 2014 dapat mengambil RASKIN bulan 13,14 dan 15 tahun 2014 artinya kepala Distrik telah dengan sengaja mengambil langkah-langkah yang salah berdasarkan Pedoman Umum RASKIN yang ditentukan.

Dampak dari kebijakan tersebut akhirnya menyebabkan kekurangan (tidak tersedianya) RASKIN bagi beberapa Kelurahan dan Kampung yang belum sempat mengambil RASKIN Triwulan IV tahun 2014 sesuai SK alokasi Kepala Distrik (Kelurahan Rimba Jaya, Kel. Kelapa Lima,Kampun Nasem dan Kampung Wasur).

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Bupati Merauke selaku penanggung jawab Penyaluran mencoba mengambil langkah-langkah penanganan antara lain yaitu mengambil RASKIN Cadangan Pemda (Raskin Titipan) untuk menutupi kekurangan yang ada namun karena RASKIN cadangan Pemda tidak mencukupi maka langkah selanjutnya adalah mengembalikan semua uang masyarakat dari kelurahan dan kampung-kampung yang telah disetor untuk biaya tebus.

Berikutnya mengalihkan RASKIN masyarakat 11 (sebelas) Kampung di Distrik Kimaam sebanyak 51.750 Kg kepada masyarakat di Kelurahan Rimba Jaya yang sesungguhnya oleh Saudara Anthonius Kaize (Ketua KPU Merauke) telah ditebus (Rp.82.800.000) dan sebenarnya akan disalurkan ke Distrik Kimaam. Terjadilah pengalihan RASKIN Masyarakat Distrik Kimaam dari saudara Anthonius Kaize kepada Saudara Sukito (Kepala Kelurahan Rimba Jaya) pengalihan ini semua tanpa diketahui oleh Yosafat Fonataba Kepala Distrik Kimaam pada saat itu.

Menurut informasi dari pejabat yang tidak mau disebutkan namanya, karena Sdr. Anthonius Kaize telah menebus RASKIN masyarakat Distrik Kimaam maka penggantiannya kembali kepadanya di hargai dengan uang Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) yang dibayarkan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Daerah Setda sebesar Rp.200.000.000;(dua ratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000; (limapuluh juta rupiah) dibayarkan oleh Bendahara Setda atas perintah pejabat yang berwenang.

Inti dari permasalahan tersebut diatas yaitu:

(1) Adanya alokasi Cadangan Pemda yang telah berjalan bertahun-tahun yang mengurangi jatah masyarakat dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin oleh Menko Kesra

(2) Adanya isu RASKIN bulan ke-13,14 dan 15

Demikian inilah kiranya kronologis dan sepak terjang Sang “GURITA RASKIN” yang akhir-akhir ini menjadi opini publik dan sangat meresahkan masyarakat Merauke.[TA]

Iklan
About Tribun Arafura (155 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: