Siaran Pers : PFW Mendesak Penegak Hukum Mengungkap Kasus Pembalakan Kayu Tanpa Ijin Dilakukan Terbuka

Papua Forest Watch (PFW), organisasi masyarakat sipil yang bertujuan mengawasi dan mendorong penegakan hukum kejahatan kehutanan di Tanah Papua, telah mendokumentasikan sedikitnya tiga kasus kejahatan kehutanan, penangkapan kayu komersial jenis merbau yang diduga diperoleh secara tidak sah (illegal logging) dan terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni dan Sorong, pada periode waktu Januari – April 2018.

Diketahui, Badan Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Direskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) menangkap dan menahan barang bukti kayu olahan, alat berat dan kendaraan angkutan, serta petugas kapal pembawa kayu merbau terseut. Kasus kejahatan kehutanan ini diduga melibatkan pejabat tertentu dan para pemodal.

Hingga sekian lama ini, aparatus penegak hukum belum berhasil mengungkapkan dan menetapkan satupun yang diduga pelaku sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kecemasan warga terhadap upaya penegakan hukum dan mendapatkan keadilan.

Gunawan, Juru Bicara PFW, mengungkapkan, “Sudah lebih dari dua bulan kasus ini terjadi, tapi belum menampakkan tanda terang penegakkan hukum. Karenanya, Kami mendesak kepada penegak hukum agar secara serius mengungkap dan menetapkan tersangka, serta memberikan sangsi seadil-adilnya bagi masyarakat, negara dan lingkungan, yang dirugikan”, ungkap Gunawan.

“Kami juga melihat kelalaian aparat penegak hukum dan atau main-main dengan penegakan hukum, hal ini terlihat dari lenyapnya barang bukti kasus kejahatan kehutanan di Teluk Bintuni, sehingga berpotensi sulitnya mengungkap kasus ini” ungkap Gunawan.

Dalam pemberitaan media online di Papua pada 10 Juli 2018, diketahui barang bukti kasus kejahatan di Kabupaten Teluk Bintuni sudah tidak terlihat lagi ditempat. (Lihat: https://www.papuabaratoke.com/news/hukum-kriminal/kasus-illegal-logging-bintuni-disinyalir-berhenti-tengah-jalan-bb-tak-ada-lagi-di-mapolda.asp)

“Kami juga mengingatkan kepada lembaga penegak hukum untuk selalu menginformasikan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan kasus kejahatan kehutanan tersebut, serta disampaikan secara terbuka kepada publik luas melalui media dan sarana komunikasi lainnya”, minta Gunawan.

Informasi perkembangan proses dan upaya penegakan hukum harus selalu disampaikan kepada public, agar supaya masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi mengawasi kinerja aparat dan penegakan hukum.

Pembatasan dan tidak adanya keterbukaan informasi penegakan hukum tersebut membuat masyarakat curiga. Sebaliknya, keterbukaan informasi dapat memperkuat dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum dan meningkatkan wibawa aparat penegak hukum.

Disiarkan dari Sorong, Kamis, 12 Juli, 2018

Gunawan

Juru Bicara

Hp. 081344183451

Emma Raw Malaseme

Koordinator Umum PFW

HP: 081317159514

Iklan
About Tribun Arafura (145 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: