Warganet Dukung Masyarakat Adat Kati-Wambon Tolak Pembangunan PLTA Sungai Kao

Masyarakat Adat Kati-Wambon atau Muyu-Wambon menolak rencana Pembangunan Bendungan untuk PLTA di Sungai Kao, Distrik Woropko dan Ambatkuy Kabupaten Boven Digoel, Papua.@Tribun-Arafura.com

WOROPKO, Tribun-Arafura.com — Pemkab Boven Digoel dan mitra pekerja bernama PT Aditya telah merencanakan pembangunan bendungan untuk PLTA di Sungai Kao, tepatnya di Distrik Woropko dan Ambatkuy, Boven Digoel, Papua. PLTA yang direncanakan berkapasitas 65,13 Megawatt itu akan memasok listrik untuk Kabupaten Boven Digoel, Merauke, Mappi dan Asmat.

Sayangnya, rencana ini ditolak masyarakat setempat karena proyek tersebut menyasar pusat-pusat kosmologi atau tempat keramat yang dihormati suku Kati-Wambon atau Muyu-Wambon secara turun-temurun. Pusat-pusat kosmologi yang disasar diantaranya Wanik Mogot, Yinimutu Motkom, Anonggan, Ayam, Takperep, Sambet Mbom, Umukit, Onongndum dan Koreom.

“Maka dengan sikap yang tegas kami menolak PLTA. Ini adalah tempat keramat dan akan merugikan anak cucu kami. Kami tidak mau ditipu seperti PT Freeport dan PT Korindo,” kata Hilarius Akyap, Ketua Dewan Adat Koleyombin. (Baca : Masyarakat Kati-Wambon dan Tokoh Adat Menolak Pembangunan PLTA di Sungai Kao Kabupaten Boven Digoel).

Rencana pembangunan PLTA yang dikampanyekan akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan, air bersih dan irigasi juga ditolak karena diduga merupakan skenario pemerintah untuk memasok energi listrik bagi Perkebunan Kelapa Kawit yang saat ini telah mengepung wilayah Selatan Papua (Baca : PLTA Sungai Kao Diduga Akan Memasok Energi Listrik Untuk Perusahaan Kelapa Sawit).

Sikap Masyarakat Adat Kati-Wambon ternyata didukung Warganet di jejaring Facebook. Berikut dukungan mereka yang dihimpun Redaksi Tribun-Arafura.com.

@Kornelis : jangan kasih nanti gigit jari kemudian hari

@Pace Nabo : Lebi baik bangun jalan saja. Karna sebagian masyarakat blm mendapatkan akses jalan yang baik. . .

@Soter Rembe : Tanpa PLTA masyarakat bisa hidup, tdk usa cari sensasi …oke…..???, lawan…!!!

@Lee Minipko : orang muyu yang punya tempat di woropko jangan kasi untuk kegiatan pembangunan PLTA di woropko karna siapa yg nanti menik mati itu harus di kaji baik-baik.

@Bayong Fell : Bgi km yg pny hak ats wilayah tersbt tdk akn menandatangani pembangunan PLTA itu.

@Chally Wombon : Pembangunan PLTA ini hanya di bangun untuk kepentingan kolonial (penjajah) kenapa mereka tidak bisa menganalisis pembangunan PLTA ini secara baik-baik? Dan kenapa tidak pake PLTD sja kan minyak bisa import masuk lewat 3 jalur darat, laut, dan udara sedangkan laut kan bisa lewat kali muyu sja.. Pembangunan PLTA ini juga bisa mmbawa dampak buruk bagi masyarakat khususnya suku katti-wambon.
Jadi alangka baik gunakan PLTD sja..

@Minipkos Marthinus : Perlu di kaji kembali karena wilayah Woropko masuk dalam kawasan konservasi adat. Banyak Situs keramat yang tak boleh tersentuh dan patut dilindungi kalau tidak maka malapetakalah kita.

@Manuel Metemko : pembangunan PLTA diwilayah perbatasan khususnya di distrik waropko bermotif politik, ketika ini terus dipaksakan pemerintah pusat dan diterima oknum yg mengatasnamakan rakyat setempat demi jabatan dan uang maka rakyat setempat akan menjadi korban kepentingan politik negara dan korban kepentingan kaum borjuis di wilayah tersebut.

@Ian Sibin : Jika Anda ijin untuk masuk maka anda akan semakin tersingkir seperti di timika.freeport kita semua orang wambon muyu belajar dari pengalaman itu.

@Julius Kimku : Itu sebuah alasan untuk bidik yg lain…tolak dan tolak.

@Namek Prasetyo : Apapun keputusan masyarakat adat (menolak ataupun menerima) harus kita hargai dan hormati. Masyarakat adat hanya ingin menjaga tempat penting mereka yang salah satu diantaranya tempat-tempat sakral yang merupakan identitas budaya masyarakat adat. Perlu ada pertemuan para pihak (multi stakeholder) yang berkepentingan dalam segala aktifitas pembangunan yang akan dilakukan untuk menjamin proses FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) untuk mengetahui apa dan bagaimana keinginan para pihak dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang ada. Proses FPIC harus dilakukan secara terbuka dan transparan dan melibatkan semua pihak/stakeholder. Selain itu harus ada lembaga independent yang ditentukan oleh masyarakat adat untuk mengawal proses tersebut dilakukan secara terbuka, transparan dan tanpa paksaan. Keputusan menolak, menyetujui/menerima atau menyetujui/menerima dengan persyaratan tertentu dan keputusan lainnya menjadi hak sepenuhnya masyarakat adat.

@Hendrik Enongyap : Sy sependapat menolak jika ada motif perampasan hak-hak dasar masyarakat adat namun perlu dipertimbangkan baik terkait maanfaat kegiatan tersebut… slm.

@Joseph Baweng : Dunia melindungi tempat keramat /sacret site termasuk tempat dimana rencana PLTA akan dibangun. Tidak ada alasan serasional apapun juga. Secret site merupakan tempat dimana suku itu berasal dan akan kembali kesitu juga surganya suku- suku tersebut, maka itu harus ditolak karena tanpa PLTA pun hidup tetap berlangsung dan tetap juga ada dan hidup.

Iklan
About Tribun Arafura (156 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: