Jangan Hanya Evaluasi Dana Otsus, Harus Amandemen atau Gelar Perundingan

Marthen Goo, Aktivis Kemanusiaan.@Tribun-Arafura

Oleh : Marthen Goo*

Polemik evaluasi “Dana Otsus” marak dibeberapa media, baik nasional dan lokal di Papua. Pemerintah Pusat meyakini bahwa dana sudah diberikan banyak ke Papua tapi tidak maksimal digunakan. Sementara, Pemerintah Daerah meyakini bahwa dana sudah dimaksimalkan penggunaannya.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, tentu wacana ini berkembang ketika banyak rakyat di Papua, terlebih khusus anak-anak mati dimana-mana, seperti peristiwa di Asmat.

Atas peristiwa tersebut, Wakil Presiden angkat bicara, “Jadi memang dievaluasi itu berarti benar nggak peruntukkan dana otonomi khusus itu sesuai dengan rencana untuk mengurangi ketimpangan,”  seperti yang dipublis di Media Republika Online, Selasa (30/1).

Selain itu, menurut Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, seperti yang dipublis Media Indonesia Online, Kamis (1/2), “Pemerintah kan ingin melihat apakah penggunaan dana otsus sesuai peruntukannya. Saya menilai dana otsus belum tepat sasaran. Sudah ratusan triliun rupiah dikucurkan, tetapi ternyata masih (ada daerah) yang terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain. Kita perlu evaluasi. Ini soal transparansi. Tidak hanya Papua, tetapi semua daerah yang menerima dana Otsus”.

Kasus kematian yang berentetan di Papua masih dilihat dalam Perspektif Jakarta bahwa itu soal “Uang”.

Jika Pemerintah Pusat berasumsi harus dana Otsus dievaluasi, mungkin itu juga pernyataan keliru karena itu bukan satu-satunya soal tapi itu bagian terkecil dari rentetan masalah kematian di Papua. Karenanya, kesalahan ada pada UU Otsus yang tidak jelas soal penggunaan anggaran, UU Otsus yang tidak jelas soal Proteksi Orang Papua dalam semangat daerah kekhususan, tidak jelas dalam implementasi, adanya sumber-sumber hidup rakyat dari alam yang digeser.

Dari peristiwa ini, Pemerintah Pusat terkesan hanya mengeluh dan menyalahkan Pemerintah Daerah pada soal anggaran, padahal Pemerintah Pusat memiliki kewenangan kekuasaan dalam konteks memastikan efisiensi anggaran di Papua. Soal Anggaran, mestinya pemerintah bisa menanyakan BPK, Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK soal Audit Anggaran di Papua. Sementara ada soal lain di luar dari anggaran yang mestinya juga dipikirkan keselamatan orang Papua.

Dalam hal ini, saya berharap kepada pemerintah untuk tidak melihat masalah hanya karena uang. Orang Papua bisa hidup tanpa uang. Orang Papua sudah jauh hidup dengan tidak ada uang. Jika uang dilihat dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana serta tim medis untuk tetap melayani rakyat yang mendapatkan kasus Gizi buruk, memang itu satu hal yang harus diproses hukumkan jika terjadi kejahatan penggelapan anggaran. Tapi bahwa penyebab Gizi buruk juga harus dilihat secara utuh soal bagaimana rakyat di Papua hidup dan mempertahankan hidup.

Jika mereka hidup dari alam dan ada pihak-pihak yang merusak sumber hidup mereka seperti hutan, sungai dan lainnya, pihak-pihak itu juga harus diproses secara hukum

Kasus rentetan kematian di Papua ini harus ditarik panjang dan dirumuskan penyebab-penyebab agar kita tidak tiup asap dan membiarkan kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari. Karena kasus di Asmat hari ini adalah rentetan kasus sebelumnya di seluruh tanah Papua, seperti kasus Korowai, Nduga, Yahukimo, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dll.

UU No. 21 Tahun 2001 Harus Dievaluasi Secara Menyeluruh dan Dilakukan Amandemen

Jika merujuk pada UU No. 21 Thn 2001 Tentang Otsus Papua, hampir semua pasal tidak jelas dan tidak terperinci, akibatnya, untuk melaksanakan setiap pasal, dibutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Sementara, ketika hendak dibuat Perdasus, Perdasus tersebut menjadi hambatan ketika menunggu Verifikasi dan Evaluasi.  Tentu ini jadi masalah. UU yang merupakan peraturan pelaksana dibuat bias sehingga posisinya menggantung, belum lagi soal pelaksana.

Selain hal-hal tersebut, UU No. 21 Tahun 2001 ini juga tidak jelas dalam menjelaskan soal penggunaan Anggaran. Bahkan MRP sebagai lembaga yang hadir bersamaan Otsus saja, kewenangannya terbatas hanya sebatas “memberikan pertimbangan, memberikan saran dan menyalurkan aspirasi”.

Mestinya MRP bertugas memastikan Otsus berjalan maksimal atau tidak karena MRP bersama UU No. 21 Thn 2001 seperti keping koin uang yang tidak bisa dipisahkan lagi. Atau dengan kata lain, tidak berhasilnya MRP adalah tidak berhasilnya UU No. 21 Thn 2001. Tentu MRP tidak hadir sebagai lembaga Eksekutif tapi sebagai lembaga kelengkapan kekhususan yang memastikan UU No. 21 Thn 2001 sudah berjalan dengan tepat. Akan menarik lagi jika MRP dinaikkan seperti semi Bikameral.

Melihat UU No. 21 Tahun 2001 yang tidak jelas, maka, Pemerintah Pusat harus berani melakukan evaluasi kemudian mendorong Amandemen UU No. 21 Thn 2001 dengan memberikan roh pada setiap pasal tersebut seperti penggunaan anggaran, kewenangan MRP, dan lain-lainnya sebagi upaya menghidupkan kematian UU Otsus sehingga kekhusuan bisa terlihat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara Konstitusi.

Situasi Papua sangat Urgen dan harus rumuskan langkah menuju solusi

Pemerintah Pusat dan Daerah harus memakai kacamata yang sama melihat Papua. Papua saat ini sangat urgen, sehingga, tidak lagi saling lempar kesalahan. Pemerintah Pusat harus menyadari diri bahwa kewenangan dan pengawasan kebijakan ada di tangan Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah adalah pelaksana kebijakan atas wilayah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat. Apakah Pemerintah Daerah sudah melaksanakan sesuai dengan keharusan yang dimiliki atau belum, ukurannya pada hasil.  Hasil itu juga bisa dilihat dari pengauditan pelaksana kerja dan sistem anggaran.

Sudah banyak orang asli Papua korban dimana-mana dan rata-rata adalah anak-anak kecil. Tentu ini hal serius dan sangat Urgen. Karena Urgen, mestinya semua pihak berpikir Solusi untuk hentikan hal serupa yang akan terjadi di kemudian hari.

Semua pihak harus memahami karakteristik sosial kebudayaan orang asli Papua. Semua pihak harus tahu bagimana orang Papua hidup, apa sumber hidupnya, bagaimana peradabannya, sehingga tidak buat kebijakan yang turut melahirkan masalah sosial kebudayaan, ekonomi dan kesehatan. Pembangunan harus difokuskan pada manusia dan hal itu menyangkut hak hidup.

Dalam rangka penguatan proteksi orang asli Papua agar tidak lagi terjadi berulang-ulang dan jika negara berpikir untuk memproteksi orang Papua, maka, ada dua hal yang mesti dilakukan, yakni: (1) semua pihak harus mengevaluasi dan mengamandemen UU No. 21 Thn 2001. Perubahan pasal tersebut dengan cara “Pemerintah Pusat baik Eksekutif dan Legislatif membentuk Tim bersama DPR-RI Perwakilan Papua dan DPD untuk dengar dan serap aspirasi rakyat serta merumuskannya jadi kajian Akademik, dan sebelum didorong dalam penetapan, dilakukan konsultasi ulang kepada rakyat, setelah fix, dilakukan proses penetapan”;

(2) dengan cara melakukan perundingan (Dialog). Indonesia punya pengalaman berdialog dengan Aceh, sehingga proses yang sama bisa dilakukan di Papua. Esensi Dialog adalah merumuskan masalah, menyepakati solusi dan berpegang pada komitmen bersama untuk menjalaninya.

Pemerintah harus buka diri dan tanya apa yang rakyat Papua mau. Pemerintah tidak bisa pakai logika apalagi memakai pikiran Jakarta untuk Papua. Banyak aspek yang harus dipahami, bukan soal uang yang dianggap masalah utama di Papua.

Masalah Papua harus diselesaikan secara holistik, bukan saling melempar batu. Sementara keberadaan Pemerintah Pusat adalah pemegang kekuasaan negara yang bisa dipakai untuk kebijakan Proteksi. Yang salah satunya juga soal Gelar Dialog/Perundingan Jakarta-Papua untuk mencari solusi.

Pertanyaannya adalah, “Benarkah Jakarta ada niat atau hanya sembunyi dalam pernyataan soal uang, seakan di Papua itu ditentukan oleh uang? Apakah Jakarta tidak bisa berpikir untuk selamatkan orang Papua dengan gelar Dialog/Perundingan untuk proteksi orang Papua? Apakah Jakarta tidak bisa mengamandemen UU No.21 Thn 2001 yang ambigu tersebut?”

Pertanyaan yang jawabannya soal “NIAT”.

Berharap tulisan ini bisa dibaca oleh semua pihak, terkhusus Pengambil kebijakan di negara ini untuk berpikir dua tahapan guna menghentikan berbagai ancaman bagi orang Papua yang hidup di atas tanah warisan nenek moyang orang Papua, yang kekayaannya tiap hari dikeruk tapi rakyat menderita dan terus mengalami kemiskinan dan Gizi buruk.

*Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan

Iklan
About Tribun Arafura (121 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: