Penyelenggara Pilkada Diharapkan Taat Aturan : Kita Wajib Memupuk Bersama

Marthen Goo.@Pribadi

Oleh : Marthen Goo*

Pilkada serentak tahun 2018 di depan mata. Banyak sekali terjadi dualisme bahkan tigalisme SK dan B1-KWK. tentu ini menarik polemik kebingungan di tatanan masyarakat. Apakah Partai sengaja mengelurkan surat sakti Partai ke lebih dari satu kandidat atau ada permainan lain di belakang layar?

Tentu di sini tugas berat KPU sebagai Penyelenggara Pemilukada serentak, khususnya di Papua, dan lebih khusus di daerah Pegunungan Papua.

Dinamika yang terjadi, anggota KPU terkadang tidak merasa aman dan nyaman karena diduga masih merasa diteror oleh pihak-pihak tertentu.

Tentu teror dan protes dijadikan hal biasa, tapi jika ada unsur pidananya dalam dinamika tersebut, kewenangan penegak hukum harus melakukan tindakan penegakan hukum. KPU harus juga dipastikan nyaman dalam melakukan tugasnya dalam pelaksanaan Pemilukada.

KPU Harus Tegas Dalam Mekanisme Terima Berkas

Dalam penerimaan berkas, baik Perorangan maupun Partai atau Gabungan Partai, dimana KPU juga diwajibkan Konsisten pada PKPU No.3 Tahun 2017, pasal 5 soal syarat Parpol dan pasal 10 soal syarat perorangan. Jika calon dari Parpol kurang satu kursi atau lebih, maka, ditolak berkasnya. Begitu juga dari jalur independen. Soal kemudian adanya dugaan dualisme baik dari perorangan seperti berkas dll, serta dualisme atau tigalisme dukungan partai, KPU wajib terima saja berkasnya, dan keabsahannya ditentukan pada Verifikasi sesuai kewenangan dan tugas KPU.

Untuk meminimalisir upaya Politisasi pihak tertentu terhadap eksistensi KPU, maka, KPU diwajibkan transparan dari awal dan menyampaikan tahapan dan mekanisme pada publik, khususnya rakyat sehingga proses benar-benar dipahami bersama dan tidak menimbulkan kecurigaan yang berpotensi melahirkan konflik.

KPU Kabupaten Paniai sudah memberikan contoh yang baik soal keterbukaan dan transparansi yang disaksikan publik, khususnya rakyat dan para bakal calon. Praktek dari KPU Paniai ini baik sekali dipakai agar menutup potensi konflik.

Tentu dalam rangka menjaga situasi yang aman dan damai dalam dinamika Pilkada, semua pihak diwajibkan memiliki jiwa besar dalam berpolitik, agar kebersamaan dan kemanusiaan bisa terjaga dengan baik. Contoh jiwa besar telah ditunjukan oleh Yosua Douw dan Martinus Adii yang hendak maju di Deiyai tapi karena kurang satu kursi, menyatakan pada publik untuk tidak maju karena kurang satu kursi.

Politikus tentu membutuhkan jiwa patriot dan jiwa yang besar untuk bersaing dalam Politik dengan elegan dan demokratis.

Semoga Pemilukada ini melahirkan Pemimpin yang benar-benar membangun rakyat, bukan pemimpin yang memperkaya diri. Dan berharap juga, kekuasaan tidak turut mencampuri urusan Demokrasi tapi kekuasaan diharapkan turut memelihara demokrasi.

*Penulis adalah Aktivis Kemanusian

Iklan
About Tribun Arafura (121 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: