Forum Peduli Demokrasi Papua Rencana Demo ke DPRP dan KPU Provinsi Papua Pertanyakan Dugaan Ijazah Palsu Cagub Papua JWW

Selebaran Aksi Demo Damai Forum Peduli Demokrasi Papua pertanyakan dugaan ijazah palsu Cagub JWW.@Tribun-Arafura.com

JAYAPURA, Tribun-Arafura.com — Kelompok Masyarakat yang menamakan dirinya Forum Peduli Demokrasi Papua menurut rencana akan melakukan aksi demo damai ke Kantor DPR Papua dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua pada Senin (15/01) besok sekitar pukul 08.00 WIT.

Mereka akan mempertanyakan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu Bakal Calon Gubernur Papua yaitu John Wempi Wetipo (JWW). JWW yang didukung Partai PDIP dan Partai Gerindra dan baru mendaftar di KPU Provinsi Papua sebagai salah satu Bakal Calon Gubernur Papua diduga menggunakan ijazah palsu.

“Kasus pemalsuan ijazah oleh JWW ini telah menjadi konsumsi publik dan bukan hal baru lagi, sehingga kami tekankan kepada KPU Provinsi Papua untuk lebih profesional dalam mengecek berkas Calon Gubernur,” jelas Yulianus Mabel dari Forum Peduli Demokrasi Papua.

Yulianus mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan ijazah palsu ini ke penegak hukum sejak tahun 2013 silam dengan menyertakan banyak bukti pendukung yang valid, namun pihak penegak hukum tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

“Sampai hari ini pihak penegak hukum tidak bekerja profesional sehingga kami pertanyakan ada apa di balik ini,” ujar Yulianus.

“Karena sudah terlanjur masyarakat tahu”, sambung Yulianus, “kami minta KPU Provinsi Papua bertindak profesional dan apabila terbukti JWW mencalonkan diri menggunakan ijazah palsu maka harus digugurkan demi hukum”.

Hal senada juga disampaikan Aktivis Anti Korupsi Yan Matuan. Yan Matuan meminta kepada pihak KPU Provinsi Papua untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi dokumen dari calon Gubernur Papua JWW.

Yan Matuan menduga JWW telah  mendaftar ke KPU dengan menggunakan gelar palsu. “Pada Pilkada Kabupaten Jayawijaya tahun 2008 JWW pernah mendaftarkan diri sebagai calon bupati dengan gelar akademik S. Sos, M. Par. Yang kemarin JWW daftar ke KPU Provinsi tidak lagi pakai gelar S.Sos, M.Par, tetapi dengan gelar SH, MH,” ungkap Yan.

Menurut Yan Matuan, perlu ada klarifikasi ke publik dari pihak penyelenggara Pilkada maupun dari pihak yang bersangkutan agar tidak terkesan ada pemalsuan dokumen atau pembohongan publik dari pejabat negara.

“Langkah ini penting dilakukan agar publik tidak lagi kecolongan salah persepsi dan  memilih pemimpin yang tidak cerdas dan tukang tipu,” pungkas Yan Matuan. [TA/AM]

Iklan
About Tribun Arafura (156 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: