Tiga Tipe Tuan Tanah : Dimana Posisi Anda? (Bagian Pertama)

Everistus Kayep.@Facebook.com

Oleh : Everistus Kayep

ADA TIGA AKTOR Utama dalam konflik investasi pertambangan atau perkebunan skala besar di Indonesia. Ketiga aktor ini adalah para tuan tanah yaitu Tuan Tanah Tipe Pertama, Tuan Tanah Tipe Kedua dan Tuan Tanah Tipe Ketiga. Aktor-aktor lain seperti militer, pebisnis kebutuhan pokok, bisnis prostitusi dan bisnis gelap lainnya merupakan pelengkap dalam gurita investasi.

Dalam ulasan berikut akan dijelaskan tipe-tipe tuan tanah dimaksud dan pembaca diharapkan bisa menentukan posisi dan sikapnya masing-masing.

Tuan Tanah Tipe Pertama : Masyarakat Adat

TUAN TANAH TIPE Pertama adalah pemilik tanah yang sesungguhnya karena mereka sudah hidup dan memiliki serta mengelola tanah dan hutan alam selama ribuan tahun sebelum peradaban moderen. Mereka tersebar di seluruh Nusantara dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua.

Mereka hidup berdasarkan hubungan kekerabatan dan berhasil mengembangkan peradabannya sendiri. Mereka telah memiliki pranata sosial, politik, hukum, ekonomi dan model pemerintahan sendiri jauh sebelum kehadiran kolonialisme yang mengembangkan peradaban baru di Nusantara.

Di Indonesia Tuan Tanah Tipe Pertama secara populer dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat atau Indigenous People. Mereka telah eksis di Nusantara beratus-ribu tahun sebelum Negara Indonesia yang kini berusia 72 tahun lahir pada tanggal 17 Agustus 1945.

Contoh tuan tanah tipe pertama adalah suku-suku di Papua termasuk suku Marind di Kabupaten Merauke yang kini tanahnya banyak dirampas untuk tujuan investasi perkebunan skala besar.

Tuan Tanah Tipe Kedua : Negara

TUAN TANAH TIPE Kedua adalah Negara dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI memperoleh status sebagai Tuan Tanah Tipe Kedua berdasarkan klaim politik wilayah Sabang-Merauke dan Pasal 33 UUD 1945.

Tuan Tanah Tipe ini baru lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kini baru berusia 72 tahun. Dengan demikian usia Tuan Tanah Tipe Kedua masih sangat belia dibandingkan dengan usia Tuan Tanah Tipe Pertama.

Berdasarkan klaim politik kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara mengklaim semua tanah di wilayah Indonesia sebagai miliknya sehingga rezim yang berkuasa merasa bebas melakukan apa saja diatas tanah yang sebenarnya merupakan milik Tuan Tanah Tipe Pertama.

Tuan Tanah Tipe Ketiga : Investor

TUAN TANAH TIPE Ketiga adalah Investor atau pemilik modal yang menjadi tuan tanah dengan cara membeli atau merampas Tanah dalam jumlah besar dari Tuan Tanah Tipe Pertama.

Tanah yang dibeli atau dirampas digunakan untuk investasi pertambangan atau perkebunan skala besar untuk menjawab kebutuhan pasar global, regional dan sedikit untuk pasar domestik.

Tujuan Investasi perkebunan skala besar saat ini lebih didominasi oleh permintaan pasar global. Penyebabnya adalah : (1) krisis pangan di negara-negara maju sebagai konsekwensi logis dari konversi bahan pangan yang merupakan bahan makanan manusia menjadi energi, alkohol dan obat-obatan; (2) kebutuhan bahan baku, terutama kayu untuk memenuhi kebutuhan furnitur dunia; (3) kebutuhan akan energi yang melanda dunia akibat menipisnya ketersediaan sumber energi fosil yang tak terbarukan dan berkecamuknya perang penggulingan rezim yang dimotori Amerika Serikat di wilayah kaya minyak, terutama di wilayah Jazirah Arab, Afrika Utara, Balkan dan Asia Barat; (4) trend penggunaan bahan bakar hayati yang ramah lingkungan, diantaranya berbahan baku Minyak Sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Proses Perampasan Tanah

TUAN TANAH TIPE Ketiga biasanya orang asing, keturunan asing di Indonesia atau Orang Indonesia yang menjadi kaki tangan asing. Mereka adalah investor yang memiliki modal atau koneksi dengan sumber modal dan pasar global.

Dalam proses merampas tanah dari tangan Tuan Tanah Tipe Pertama, Tuan Tanah Tipe Ketiga bekerjasama dengan Tuan Tanah Tipe Kedua. Terjadi pembagian tugas disini.

Tuan Tanah Tipe Ketiga menyediakan modal, koneksi ke pasar global dan jaringan konspirasi yang selalu sukses melakukan penetrasi dan infiltrasi ke Tuan Tanah Tipe Kedua dalam hal ini rezim yang berkuasa. Sedangkan Tuan Tanah Tipe Kedua menyediakan payung hukum dan jasa keamanan.

Bukti nyata suksesnya penetrasi dan infiltrasi Tuan Tanah Tipe Ketiga ke dalam jantung Tuan Tanah Tipe Kedua adalah produk hukum yang selalu memberikan kemudahan atau jalan tol bagi investasi.

Pada titik ini kita bisa melihat ada UU ( Undang-Undang), Inpres (Instruksi Presiden), Permen (Peraturan Menteri) dan perizinan di tingkat Pusat kemudian dijadikan acuan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan produk Perda (Peraturan Daerah) dan perizinan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang sangat menguntungkan Tuan Tanah Tipe Ketiga.

Landasan hukum inilah yang menjadi dasar bagi Tuan Tanah Tipe Ketiga untuk merampas Tanah milik Tuan Tanah Tipe Pertama.

Alat Paksa : Represif dan Persuasif

PRODUK HUKUM ATAU Perizinan saja tidak cukup. Diperlukan dukungan alat paksa secara keras maupun lunak untuk memastikan Tuan Tanah Tipe Pertama tidak berkutik ketika tanahnya dirampas. Mengapa? Karena tanah terkait langsung dengan kehidupan Tuan Tanah Tipe Pertama. Merampas tanah berarti merampas hidup mereka maka pasti ada perlawanan. Menjadi sebuah keharusan bagi Tuan Tanah Tipe Ketiga untuk memadam perlawanan ini dengan cara keras (represif) maupun lunak (persuasif). Hal ini mutlak dilakukan agar Investasi bisa berjalan lancar.

Untuk melapangkan jalan bagi alat paksa bertindak di lapangan, Investasi harus lebih dahulu dinobatkan sebagai Obyek Vital Nasional atau Obvitnas.

Alat paksa secara keras yang digunakan disini adalah Polisi (tangan militernya bernama Brimob) dan Tentara. Sebagai alat negara, kedua institusi ini digunakan untuk melindungi UU Inpres, Permen, Perda dan semua bentuk perizinan yang sudah dibuat oleh Tuan Tanah Tipe Kedua dan memastikan Tanah yang sudah berpindah tangan ke Tuan Tanah Tipe Ketiga tidak boleh digugat.

Posisi mereka setia melindungi dan membela investasi sehingga para aktivis di Indonesia menyebut mereka sebagai ‘Anjing Penjaga Modal’.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam kasus mengamankan kepentingan investasi, petinggi Tentara dan Polisi berperan sebagai Raja-Raja Perang dengan kapling wilayah masing-masing. Investasi A, B dan C dikuasai oleh Raja Perang dari unsur Tentara. Sementara Raja Perang dari unsur Polisi mengamankan dan menguasai Investasi D, E dan F.

Para Raja Perang ini mengerahkan prajuritnya mengamankan operasional investasi di lapangan dengan nyawa sebagai taruhan. Sebagai imbalannya, Para Raja Perang secara rutin mendapat setoran upeti dari para Investor.

Dalam beberapa kasus para Raja Perang dari kalangan Polisi dan Tentara saling membantu mengamankan investasi pertambangan atau perkebunan skala besar.

Contoh nyata yang sedang terjadi saat tulisan ini dibuat adalah bersatunya Raja Perang Polisi dan Raja Perang Tentara bahu-membahu mengejar Gerilyawan TPN-PB di Tembagapura dalam rangka mengamankan operasional pertambangan raksasa PT Freeport.

Peran Tentara dan Polisi yang semakin menampilkan diri sebagai ‘Anjing Penjaga Modal’ membuat slogan ‘Ksatria Pelindung Rakyat’ dan ‘Melindungi dan Mengayomi Masyarakat’ menjadi hilang makna dan patut dipertanyakan.

Dalam beberapa kasus masyarakat yang kecewa memplesetkan slogan-slogan tersebut menjadi ‘Kstaria Pelindung Investor’ dan ‘Melindungi dan Mengayomi Investor’.

Penggunaan jasa Polisi dan Tentara sejatinya sangat merugikan negara dan bangsa karena : (1) kemampuan tempur Polisi dan Tentara tidak berkembang karena yang dilawan adalah masyarakat biasa atau gerilyawan yang memiliki persenjataan kurang memadai; (2) mengorbankan prajurit Polisi dan Tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk membela investasi dan bukan membela tanah air, bangsa dan negara; (3) memamerkan kanibalisme di zaman digital saat ini, dimana prajurit Polisi dan Tentara yang kebanyakan merupakan anak-anak Tuan Tanah Tipe Pertama dipaksa menyambung hidup mereka dengan membunuh sesama manusia dan kemudian mendapat bayaran dan kenaikan pangkat; (4) mempermalukan kualitas tempur Tentara dan Polisi di mata militer negara-negara lain; (5) membunuh proses demokratisasi dan penyelesaian konflik Investasi karena negara akan selalu tampil menawarkan pendekatan kekerasan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Alat paksa lain yang digunakan adalah alat lunak yang mengedepankan cara-cara persuasif. Disini muncul peran lembaga-lembaga ideologis seperti lembaga Pendidikan, lembaga Keagamaan, Ornop, Media Massa dan kaki tangan Tuan Tanah Tipe Kedua yang bertugas secara persuasif melakukan pembenaran terhadap investasi.

Tujuannya untuk secara bertahap menampilkan citra positif Tuan Tanah Tipe Kedua dan Tipe Ketiga sekaligus melemahkan semangat perlawanan Tuan Tanah Tipe Pertama dan secara halus mempengaruhi alam bawah sadar Tuan Tanah Tipe Pertama untuk menjadi lemah lembut dan secara lapang dada menerima kehadiran Tuan Tanah Tipe Ketiga. Bersambung ke Bagian Kedua

Iklan
About Tribun Arafura (121 Articles)
Media Online

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. Tiga Tipe Tuan Tanah : Dimana Posisi Anda? (Bagian Kedua) – Tribun Arafura
  2. Peringati Hari HAM Sedunia di Merauke, Massa Akan Kepung DPRD Merauke – Tribun Arafura
  3. Tiga tipe tuan tanah; Dimana Posisi anda ? – WENNE
  4. Tiga Tipe Tuan Tanah : Dimana Posisi Anda?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: