Poin-poin Rillis Komnas HAM RI Untuk Menjaga Keselamatan Nyawa Lukas Enembe

Relawan LE for Papua Jilid 2 bertemu Komnas HAM RI di Jakarta, Senin (25/09).@RelawanLE

PERTEMUAN antara Lukas Enembe dan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tanggal 4 September 2017 dengan menghadirkan Paulus Waterpauw cukup mengagetkan kita semua kanapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara, kenapa bukan Kapolri di Mabes Polri kalau hanya soal kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe?

Setelah membaca laporan yang disampaikan melalui media sosial juga bertemu berbicara langung langsung dengan Lukas Enembe, Ketua DPR Papua, Ketua MRP Papua dan Ketua Relawan Lukas Enembe. Komnas HAM melihat Lukas berada dibawah tekanan luar biasa dan Komnas HAM sebagai lembaga penjaga kemanusiaan harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini.

Sehubungan dengan hal ini ada beberapa catatan yang Komnas HAM perlu ingatkan kepada Badan Intelijen Negara:

1. Badan Intelijen Negara (BIN) adalah roh dan jantung NKRI mesti bekerja sesuai kewenangan yaitu menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

2. Persoalan hukum adalah ranah kepolisian Republik Indonesia dan kami menghormati tugas Kepolisian yang bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi integritas sosial.

3. Menghadirkan Paulus Waterpauw tidak ada hubungannya dengan gangguan disintegrasi politik di Papua justru para politisi, pengamat, rakyat Indonesia dan juga rakyat Papua marah dan kritisi BIN berpolitik praktis. Apalagi isu BIN memaksa Lukas Enembe berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Kepentingan BIN terkait politik ini apa? dan BIN kerja untuk Partai Politik apa? Bahkan BIN kerja untuk kepentingan calon Presiden Siapa? Apakah tindakan itu adalah tugas badan Inteligen negara? Kalau itu yang terjadi maka BIN lebih cenderung menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. Kita harus selamatkan Badan Intelijen Negara ini.

4. Lukas Enembe dipaksa untuk menandatangani surat komitmen untuk menangkan Presiden Jokowi dan PDIP 2019 adalah tindakan yang bertentangan dengan kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan dan menyimpang dan merusak marwa lembaga intelijen negara.

5. Komnas HAM juga sedang monitor keselamatan jiwa Lukas Enembe karena Komnas HAM menerima isu tidak elok.

Oleh karena itu Komnas HAM menyatakan:

1. Badan Intelijen Negara melakukan tugas kelampaui kewenangan berdasarkan Konstitusi. BIN cenderung bertindak sebagai alat kekuasaan dan alat partai politik dan abuse of power adalah tindakan destruktif terhadap keselamatan bangsa dan negara, demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian menjadi pilar penting sebuah negara.  Komnas HAM meminta DPR RI menggunakan kewenangannya untuk melakukan investigasi melalui Hak Angket kepada Presiden Jokowi dan Kepala BIN.

2. Komnas HAM juga menyatakan pemaksaan kehendak kepada Lukas Enembe merupakan suatu pemaksaaan kehendak untuk menentukan nasib hidupnya (right to self determination) serta bertentangan dengan HAM untuk tidak dipaksa dan intimidasi baik fisik juga Psikis. Oleh karena itu Komnas HAM sedang melakukan koordinasi dengan lembaga pemantau internasional untuk memonitor secara ketat dugaan dan indikasi gangguan keselamatan jiwa Lukas Enembe sebagai Tokoh Papua dan Gubernur Provinsi Papua, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

25 September 2017

Komnas HAM Republik Indonesia

Ketua Tim Aparat Penegak Hukum

Natalius Pigai
Komisioner

Iklan
About Tribun Arafura (166 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: