Masyarakat Merauke Minta Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gubernur Papua

Massa Pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe saat demo damai di DPRD Merauke. Mereka menuntut Pemerintah segera hentikan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua ini.@Tribun-Arafura.com

Tribun-Arafura.com, Merauke — Ratusan massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan demo damai di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, Selasa (19/09) kemarin sekitar pukul 10.30 WIT.

Mereka menuntut pihak pemerintah segera menghentikan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. (BacaRelawan LE for Papua Wilayah Ha Anim Minta Kriminalisasi Terhadap Gubernur Papua Dihentikan).

Massa sebelumnya berkumpul di Lapangan Pemda di Jl. Brawijaya dan berjalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Merauke sambil meneriakkan yel-yel  ‘Hidup Lukas Enembe’.

Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan agar kriminalisasi terhadap Gubernur Papua segera dihentikan.

Massa juga terlihat memegang poster bergambar Lukas Enembe dan bertuliskan ‘SAVE Gubernur Papua’.

Koordinator Aksi Everistus Kayep dalam orasinya mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap Gubernur Papua yang sedang dikriminalisasi dan dibunuh karakternya dengan tuduhan penyelewengan dana pendidikan.

“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang dikriminalisasi dan dibunuh karakternya saat ini,” kata Kayep.

Kayep mengatakan, kasus penyelewengan dana pendidikan yang mana Lukas Enembe telah diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Mabes Polri adalah kasus kriminalisasi yang ketiga.

“Pertama Lukas Enembe dikriminalisasi melalui dugaan korupsi dana pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

“Karena kasus pertama tidak terbukti, setelah itu, berpindah lagi ke kasus kedua yaitu di Pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2017 ini. LE dituduh terlibat melakukan pelanggaran. Namun setelah Gakkumdu, KPU serta Panwaslu melakukan gelar perkara, dinyatakan tak terbukti,” katanya.

Karena kedua kasus ini tidak berhasil, lanjut Kayep, dicari-cari-lah alasan lain untuk membunuh karakter beliau dan muncul-lah kasus ketiga. Saat ini celah yang mulai digunakan adalah soal penyelewengan dana pendidikan Tahun Anggaran 2016  yang dikelola Biro SDM Provinsi Papua hingga Lukas Enembe diperiksa Bareskrim Mabes Polri.

“Apa yang diungkit-ungkit  sekelompok orang ini, karena menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur Papua tahun depan. Sehingga Pak Lukas Enembe menjadi bulan-bulanan,” tegas Kayep.

“Secara tidak langsung, karakter Gubernur  Lukas Enembe telah dibunuh, sekaligus menjegalnya ikut dalam pencalonan pemilihan Gubernur tahun depan,” tegasnya.

“Padahal,” kata Kayep, “dalam masa kepemimpinannya, Lukas Enembe telah banyak berbuat untuk masyarakat Papua. Saat  ini, berbagai kegiatan pembangunan sedang berjalan, termasuk stadion untuk persiapan PON 2020 mendatang”.

“Bukti nyata lainnya adalah program Kartu Papua Sehat yang diberikan kepada masyarakat. Hanya saja, ada permainan pejabat dan mafia farmasi di tingkat Kabupaten yang berusaha menggagalkan, meskipun di Kota Jayapura sudah berjalan baik,” katanya.

Bukti lain keberhasilan Lukas Enembe selama kepemimpinannya adalah penyelamatan Orang Asli Papua melalui Perda Minuman Keras (Miras) yang melarang kartel Miras memasok Miras ke Provinsi Papua.

Kata Kayep, Perda Miras merupakan pukulan telak terhadap kartel Miras yang selama ini meraup keuntungan dari kehancuran masyarakat Papua akibat Miras.

Menurut dia, kartel Miras disinyalir ada dibalik kriminalisasi Lukas Enembe dengan maksud membatalkan pencalonan beliau sebagai Calon Gubernur Papua demi meloloskan calon Gubernur yang sudah disiapkan pihak kartel.

“Kami menduga, kartel Miras ada dibalik kriminalisasi Lukas Enembe karena kelompok mafia ini sudah menyiapkan calon gubernur mereka untuk Pilgub 2018,” bebernya.

Dari pantauan Tribun-Arafura.com, Aksi Massa pendukung Lukas Enembe ini diterima Ketua DPRD Merauke Fransiskus Sirfefa dan Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung.

Sebelum menyerahkan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Everistus Kayep membacakan tiga poin tuntutan massa.

Pertama, Hentikan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua; Kedua, Hentikan Pembunuhan Karakter terhadap Pemimpin Papua masa kini dan masa yang akan datang dan Ketiga, Hentikan Politisasi Pendidikan di Papua.

Menerima aspirasi massa pendemo, Ketua DPRD Merauke Fransiskus Sirfefa mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil masyarakat Merauke.

“Saya juga berharap, seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa sesegera mungkin ada langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat terhadap aksi solidaritas ini,” katanya.

Sementara Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung mengatakan, permasalahan Gubernur Papua ini agar diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Di tingkat Pusat juga pasti sudah melihat apa yang terjadi di tingkat Kabupaten maupun Provinsi,” kata mantan Kapolres Nabire ini. [AB/TA].

Iklan
About Tribun Arafura (155 Articles)
Media Online

1 Trackback / Pingback

  1. Masyarakat Merauke Minta Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gubernur Papua | Relawan LE | Ha Anim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: