Kejanggalan MKD dan Hadirnya Pansus Freeport

Jemi Kudiai. (Foto : Twitter.com/@JemiKdii).

Oleh : Jemi Kudiai

MKD hanya berputar pada tataran kode etik dan tidak menunjukan substansi masalah yang sebenarnya. Kongkalikong kepentingan elit semata atau para elit memasang argo dalam mengkapling pendapatan dari Freeport. Dengan demikian dihadang dengan permainan politik kotor dan mengabaikan peroalan moral bagi para elit.

Bagaimana mungkin Pansus bisa dijamin untuk meloloskan kepentingan bangsa. Barangkali sebatas mengalihkan perhatian publik dalam putusan MKD yang hanya mempersoalkan kode etik, dengan Kemunduran Setya Novanto dari Ketua DPR, yang mengikat dan final. Bahwa hanya terlihat selama ini sebatas isu pengunduran diri seorang Setya Novanto.

Kenyataan itu menunjukan beberapa pandangan bahwa: pertama, politik pencitraan dan perkoncoaan jelas-jelas terjadi. Kedua, mereka tidak menyadari permainan atau pengendalian investor asing. Ketiga, hanya ulahnya mereka dengan persoalan Freeport mengambarkan citra Indonesia di hadapan internasional tidak ada apa-apanya.

Apa yang terjadi saat ini, bahwa pansus Freeport menjadi solusi bagi DPR dengan tujuan merubah isi pasal-pasal UU Minerba No. 4 Tahun 2009 sedangkan Freeport tidak ingin mengacu pada UU tersebut.

Apakah kemudian dalam perubahanya justru akan di pertegas untuk keuntungan bangsa ini ataukah akan mengikuti lobi politik dalam pengamanan dan keinginan PT. Freeport.

Namun tak boleh di lupakan semuanya yang terjadi adalah pangung sandiwara dan disiasati dalam skenario di belakang panggung.

Apa Keuntungan Bagi Masyarakat Papua dan Keuntungan Bagi Bangsa Indonesia?

Hemat saya, Langkah Pansus Freeport sebatas skenario dan beretorika semata. Pada akhirnya keuntungan bagi kesejahtraan mayarakat pun di pertanyakan atau sebatas memberikan angin segara bagi kalangan elit pusat dan beberapa kelompok elit lokal.

Dari pengamatan ini, elit hanya mengikuti arus kepentingan kelompok tertentu.

Ketika melihat kenyataan ini secara politik dan demokrasi dalam pandangan keadilan ekonomi tentunya ditata untuk rakyat.

Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi berkarakter pada ideologi bangsa, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi kesehjahtaan. Justru terbalik demokrasi hanya sebagai bayangan kepentingan elit dan golongan penguasa.

Negara dalam kondisi tersebut, masih meragukan kesiapan SDM dan tidak mengakui letaknya PT. Freeport sedang beroperasi dalam wilayah kedaulatan NKRI, tentunya harus menyadari akan hal ini.

Selanjutnya bahwa kehadiran PT. Freeport tidak memberikan manfaat yang jelas bagi Indonesia, juga patut di sadari bahwa Kontrak Karya PT. Freeport pada tahun 2021 apakah akan diperpanjang dengan syarat ketentuan-ketetuan menjadi keuntungan bagi bangsa indonesia.

Tentu disadari secara matang memnempuh jalur demokrasi yang pantas menundang pemilik hak ulayat di wilayah pertambangan PT. Freeport di Papua terutama yang dikenal dengan 7 suku untuk menjaring aspirasi sebagai penguatan sebelum putusan kontrak karya Freeport pada Tahun 2021 nanti.

Sedangkan komunikasi atau hunbungan secara masif pun perluh dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan syarat memperjelas kedudukan hak-hak adat, memperjelas pendapatan negara dan daerah, memperjelas hubungan komunikasi anatara pemerintah pusat dan daerah. Dengan tujuan agar pemerataan pembangunan daeri berbagai sektor telihat nampak dengan hasil SDA yang di kelola oleh PT. Freeport dengan pembagiaan hasilnya.

Untuk itu, penekanan secara serius bahwa “solusi Freeport bukan pansus” tetapi mengarah pada nasionalisasi aset bangsa indonesia. Tidak terlepas pada pasa 33 UUD 1945, penegasan poin-poin nasionalisasi aset dalam UU minerba No.4 Tahun 2009. Kini menjadi harapan bangsa adalah nasionalisasi aset adalah hak kedaulatan bangsa dan solusi kemakmuran rakyat indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Dengan demkian perlu dipertegas posisi Indonesia saat ini, dengan mengacu pada penegakkan kedaulatan negara dan menjaga martabat bangsa Indonesia dari sifat atau cara arogansi investor asing. Sebab Indonesia harus percaya diri menjadi pengelola Tambang Freeport sesuai dengan amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 adalah jelas.

Dalam fokus penegasan penulisan ini, mempertanyakan soal Pansus Freeport yang sedang di isukan oleh DPR pasca persidangan MKD dan masa berakhirnya isu “Papa Minta Saham”, pada akhirnya mengarah pada sidang pansus yang tak ada muaranya atau tidak membawa keuntungan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menjadi masalah dan pokok-pokok pertanyaan bahwa sejauhmana pansus mewujudkan suatu realita atau keuntungan bagi bangsa? Bagimana keuntungan bagi Indonesia dan lebih khususnya bagi rakyat Papua dan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota di Papua-Papua Barat?.

Sebab, Solusi Freeport bukan karena Pansus yang di ragukan oleh bangsa ini dan beberapa kelompok pemerhati Freeport saat ini demi kemakmuran rakyat sebagai pemilik hak wilayahnya berada dalam kedaulatan NKRI.***

Penulis adalah Aktivis Papua
Mobile : +62 821-3668-8722

Iklan
About Tribun Arafura (156 Articles)
Media Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: